Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1095/2009, telah ditetapkan bentuk formulir sarana pemungutan pajak daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

6. Peratuan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

8. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENTUK FORMULIR SARANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

KESATU

Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat berbentuk formulir elektronik yang terintegrasi dalam sistem.

KETIGA

Hal yang bersifat teknis mengenai spesifikasi, ukuran, isi, jumlah lembar dan lain-lain bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT

Peneng Pajak Reklame merupakan salah satu tanda bukti perlunasan pembayaran Pajak Reklame dalam pemungutan Pajak Daerah yang digunakan untuk efisiensi dan efektifitas pengawasan dan pemantauan Pajak Reklame.

KELIMA

Bentuk dan spesifikasi peneng sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

KEENAM

Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diunggah (upload) pada website : bprd.jakarta.go.id untuk memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

KETUJUH

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1095/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Daftar Format Formulir

Catatan Editorial

• Kepgub ini menyesuaikan formulir pajak daerah dengan Perda DKI 6/2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Pergub 262/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPRD (Menimbang huruf b), sekaligus menggantikan Kepgub 1095/2009.
• BPRD kini bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebutan "BPRD" dalam kepgub ini dibaca sebagai Bapenda.
• Diktum KELIMA menyebut spesifikasi peneng "sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA", padahal peneng diatur di diktum KEEMPAT. Teks resmi di atas disalin sesuai dokumen asli.
• Formulirnya mencakup jenis pajak daerah DKI yang berlaku saat itu: PKB, BBNKB, Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Penerangan Jalan, PBBKB, PBB-P2, Air Tanah, dan BPHTB.
• Perda DKI 1/2024 sudah mengganti nomenklatur pajak daerah (misalnya Pajak Hotel kini menjadi bagian PBJT). Sebelum memakai formulir dari kepgub ini, cek formulir terbaru di Bapenda.

Sumber

• Tanggal ditetapkan: 19 Juli 2018
• Tanggal berlaku: 19 Juli 2018 (saat ditetapkan)
• Halaman PDF: 59 halaman
• Penyalinan teks ini: halaman 1 sampai 4 (kepgub dan daftar format lampiran) disalin verbatim. Template formulir Format 1 sampai 33 (halaman PDF 5 sampai 59) belum disalin karena tata letaknya tidak bisa ditampilkan akurat sebagai teks.
• Tautan resmi JDIH untuk kepgub ini belum tersedia.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk dokumen asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.