NJKB Kendaraan Tahun 2025 yang Belum Ditetapkan Mendagri DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2025 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2025 Yang Belum Ditetapkan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

7. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61056);

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2025 YANG BELUM DITETAPKAN MENTERI DALAM NEGERI.

KESATU

Menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2025 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KETIGA

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT

Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini terdapat pengajuan usulan nilai jual kendaraan bermotor dari agen, pemegang merek, importir umum, dan/atau Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan:

a. nilai jual kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Lampiran Keputusan Gubernur ini; dan/atau

b. nilai jual kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini,

dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

A. Kendaraan Roda 4 atau Lebih

B. Sepeda Motor (potongan terbaca)

Catatan Editorial

• Dasar hukum: Pasal 26 ayat (1) Permendagri 7/2025 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Menimbang huruf a). Nilai jual kendaraan tahun pembuatan 2025 yang belum tercantum di Lampiran Permendagri dan belum ditetapkan Mendagri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
• Penetapan lanjutan oleh Kepala Bapenda: Diktum KEEMPAT mengatur usulan yang masuk setelah Kepgub ini terbit (dari agen, pemegang merek, importir umum, dan/atau Kantor Bersama Samsat). Jenis, merek, atau tipe yang belum tercantum, kereta gandeng atau tempel, dan selisih nilai jual ganti mesin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
• NJKB adalah angka administratif untuk dasar penghitungan PKB dan BBNKB (Diktum KEDUA).
• Status: Diktum KETIGA membatasi masa berlaku sampai Mendagri menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Permendagri 11/2026 mencabut Permendagri 7/2025 (Pasal 29) dan menyatakan dasar penghitungan yang telah ditetapkan gubernur sebelumnya tidak berlaku (Pasal 28 ayat (1)). Karena itu halaman ini ditandai dicabut.
• Lampiran tidak lengkap: PDF sumber yang JawaraPajak terima hanya memuat entri 1 sampai 24 di bagian A dan entri 134 sampai 141 di bagian B. Entri 25 sampai 133 tidak ikut. Untuk nilai jual kendaraan tertentu, rujuk PDF resmi di JDIH DKI Jakarta.
• Kaitan dengan Pergub 185/2016: Pergub DKI 185/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB (terakhir diubah Pergub 120/2019) tercantum di Mengingat angka 7.

Sumber

• Tautan resmi JDIH untuk keputusan ini belum tersedia. Cari di indeks Keputusan Gubernur 2025 di JDIH DKI Jakarta.

Konten teks asli peraturan ini disalin dari sumber resmi yang diterima JawaraPajak (PDF cetak/scan), hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.