Tim Pembahasan Rancangan Pergub Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2024 DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024.

KESATU

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA

Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Catatan Editorial

• Keputusan ini bersifat administratif internal. Isinya pembentukan tim pembahasan Rancangan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2024, tanpa mengatur tarif atau nilai dasar pengenaan.
• Landasan prosedurnya Pasal 12 ayat (4) Pergub 31/2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Menimbang).
• Teks disalin dari PDF pindaian 3 halaman, termasuk Lampiran susunan keanggotaan.

Sumber

• Tautan resmi JDIH untuk keputusan ini belum tersedia.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.