Perubahan Pergub 98/2019: Pelaporan Data Transaksi WP Secara Elektronik

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa untuk perluasan kewajiban pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dan pengaturan pengenaan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

4. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71046);

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71046), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kewajiban pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;

b. tata cara pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;

c. penambahan, perbaikan, penggantian atau pengurangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik;

d. peran serta masyarakat; dan

e. apresiasi, pemantauan dan pengawasan.

(2) Wajib Pajak dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.

(3) Subjek Pajak dalam Peraturan Gubernur ini merupakan Subjek Pajak Hotel, Subjek Pajak Restoran, Subjek Pajak Hiburan, Subjek Pajak Parkir, Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Subjek Pajak Penerangan Jalan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Wajib Pajak wajib:

a. melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik; dan

b. menerima pemasangan perangkat online dari petugas yang ditunjuk oleh Badan.

(2) Badan menetapkan daftar objek pajak yang akan dilakukan pemasangan perangkat online dengan Keputusan Kepala Badan.

(3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai terhitung pada saat tersampaikannya data transaksi usaha Wajib Pajak kepada Badan.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:

a. surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak disampaikan;

b. surat peringatan kedua berlaku untuk jangka waktu 5x24 (lima kali dua puluh empat) jam sejak disampaikan; dan

c. surat peringatan ketiga berlaku untuk jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak disampaikan.

(5) Apabila setelah diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian usaha terkait untuk mengenakan sanksi administratif di bidang perizinan usaha kepada Wajib Pajak.

(6) Pengenaan sanksi administratif di bidang perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala Badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian usaha terkait untuk pengenaan sanksi administratif;

b. berdasarkan permohonan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian usaha terkait mengenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. dalam hal Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian usaha terkait membuat surat rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP;

d. berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPMPTSP melakukan penghentian sementara kegiatan usaha dan pembekuan perizinan berusaha Wajib Pajak;

e. dalam hal sampai dengan jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha dan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf d, Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah terkait membuat surat rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP; dan

f. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan perizinan berusaha Wajib Pajak.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Catatan Editorial

Sumber

• PDF resmi: Pergub DKI 2/2022 di JDIH Jakarta
• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/4904
• Diundangkan: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72001
• Tanggal ditetapkan: 21 Januari 2022
• Tanggal berlaku: 24 Januari 2022 (saat diundangkan)
• Halaman PDF: 4 halaman
• Cakupan salinan: Pasal I (mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 Pergub 98/2019) dan Pasal II disalin utuh. Beberapa salah baca OCR dibetulkan, misalnya dilcenakan menjadi dikenakan dan Elektrcnik menjadi Elektronik.