Tim Penertiban Terpadu Reklame DKI Jakarta (Perubahan Pergub 244/2015)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;

31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;

35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

36. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;

37. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang;

39. Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 63032), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran

A. Susunan Keanggotaan Tim

B. Tugas Tim

1. Pengarah

Memberikan arahan untuk pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.

2. Penanggung Jawab

Memberikan arahan kebijakan teknis kepada Tim dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.

3. Ketua

1. Menyusun rencana pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame;
2. Menyusun sinkronisasi pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab.

4. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II

1. Membantu menyusun rencana pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame;
2. Membantu menyusun sinkronisasi pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggara reklame;
3. Membantu mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame; dan
4. Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab.

5. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan;
2. Mengoordinasikan dan mengatur agenda rapat;
3. Menyusun dan mendokumentasikan kegiatan; dan
4. Menyusun laporan kegiatan.

6. Bidang Pengendalian

Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan reklame.

7. Bidang Pengawasan

Melaksanakan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penyelenggaraan reklame.

8. Bidang Penertiban

Melaksanakan penertiban/pembongkaran fisik reklame.

9. Sekretariat

1. Membantu pengadministrasian umum dan keuangan Tim;
2. Membantu tugas Sekretaris; dan
3. Menyusun database penyelenggaraan reklame.

Catatan Editorial

• Pergub ini hanya mengubah Lampiran IV Pergub 244/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Pasal-pasalnya tidak diubah.
• Dinas Pelayanan Pajak (kini Badan Pendapatan Daerah) menjadi Sekretaris Tim dan ikut di Bidang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, serta Sekretariat.
• BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menjadi Wakil Ketua I dan ikut di Bidang Pengendalian, Pengawasan, serta Sekretariat.
• Nama-nama instansi di Lampiran adalah nomenklatur tahun 2016. Sebagian sudah berganti nama setelah restrukturisasi perangkat daerah.

Sumber

• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id
• Diundangkan: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 63012
• Tanggal ditetapkan: 26 Oktober 2016
• Tanggal berlaku: 1 November 2016 (saat diundangkan)
• Cakupan salinan: Pasal I, Pasal II, dan Lampiran (Bagian A dan B) disalin utuh. Tabel keanggotaan diformat ulang supaya mudah dibaca, tanpa mengubah nama instansi.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.