Pembebasan PBB-P2 75% untuk Veteran dan Pensiunan DKI Jakarta (Perubahan Pergub 84/2013)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 telah diatur mengenai pemberian pembebasan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, yang semata-mata penghasilannya diperoleh dari pensiun;

b. bahwa dalam implementasinya terdapat anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selain veteran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu Veteran Perdamaian sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sehingga perlu diberikan pembebasan sebagian dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya;

12. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PEMBEBASAN SEBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TNI/POLRI SERTA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU JANDA/DUDANYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 61014) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pembebasan sebagian PBB-P2 dapat diberikan kepada :

a. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran perdamaian, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;

b. orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur atau janda/dudanya; dan/atau

c. purnawirawan TNI/POLRI dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau janda/dudanya.

(2) Pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ayat (1) huruf c diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan sebagian PBB-P2 kepada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran perdamaian, penerima tanda jasa bintang gerilya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau janda/dudanya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Catatan Editorial

• Status: dicabut oleh Pasal 10 huruf b Pergub DKI 42/2019 (berlaku 24 April 2019), bersama Pergub 84/2013 yang diubahnya. Halaman ini disimpan sebagai arsip.
• Pergub ini mengubah Pasal 2 ayat (1) huruf a Pergub 84/2013 (bunyi Pasal 2 dikutip utuh) dan menyisipkan Pasal 9A. Ketentuan lain Pergub 84/2013 tidak diubah.
• Dasar pembentukan: Pasal 44 Perda DKI 6/2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Menimbang huruf c).
• Pelaksana saat itu Dinas Pelayanan Pajak. Sekarang instansi pemungut pajak daerah DKI bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
• Perbaikan hasil pindai: "75c/0" di halaman 3 dibaca "75%" sesuai teks dalam kurung "tujuh puluh lima persen"; "tujuh puluh lirna persen" dibaca "tujuh puluh lima persen".

Sumber

• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id (cari Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015)
• Diundangkan: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61039
• Tanggal ditetapkan: 29 Desember 2015
• Tanggal berlaku: 31 Desember 2015 (saat diundangkan)
• Halaman PDF: 4 halaman
• Penyalinan teks ini: verbatim Pasal I sampai Pasal II.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.