Tata Cara Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian SPTPD DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pajak yang Dibayar Sendiri;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.

7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.

8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.

10. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat satu tingkat di bawah Kepala Dinas Pelayanan Pajak di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Bank adalah Bank DKI atau bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

17. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan pembayaran pajaknya.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau bank atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II — TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Bagian Kesatu — Penerbitan SPTPD

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri wajib menyampaikan SPTPD sebagai sarana pelaporan dan perhitungan Pajak.

(2) SPTPD wajib diisi dengan benar jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya di Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPPD atau tempat lain yang ditunjuk atau dapat mengunduhnya melalui website http://dpp.jakarta.go.id/.

Bagian Kedua — Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 3

(1) SPTPD paling sedikit memuat :

a. nama Wajib Pajak;

b. NPWPD;

c. alamat Wajib Pajak;

d. nama usaha/objek pajak;

e. kegiatan/jenis usaha;

f. alamat objek pajak;

g. Nomor Pokok Pajak Daerah;

h. masa Pajak;

i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;

j. tarif Pajak;

k. keterangan lain-lain;

l. jumlah Pajak yang harus dibayar;

m. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;

n. jumlah Pajak karena pembetulan.

(2) SPTPD yang telah diisi wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD yang salah tulis dapat dilakukan pembetulan dengan memberikan paraf oleh Wajib Pajak.

(4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam hal terdapat 1 (satu) tempat atau loket pembayaran transaksi yang terpusat dalam satu area yang sama dari beberapa unit usaha, maka SPTPD dapat diisi dan disampaikan sejumlah 1 (satu) SPTPD oleh Wajib Pajak sebagai pihak pengelola loket pembayaran transaksi terpusat dengan melampirkan rekapitulasi penerimaan bulanan.

(4) Rekapitulasi penerimaan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan untuk setiap unit usaha.

(5) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.

(6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(7) Penyampaian SPTPD wajib dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;

b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau invoice pembayaran; dan

c. bukti setoran Pajak (tindasan SSPD).

(8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7).

(9) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Wajib Pajak yang telah dilakukan perekaman data transaksi secara online dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak maupun bank.

(10) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui media elektronik dalam jaringan (online) yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 5

(1) Berdasarkan penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuknya wajib melakukan penelitian.

(2) Penelitian dan verifikasi SPTPD dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;

b. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;

c. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang atau jasa;

d. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;

e. mencocokan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;

f. meneliti pengenaan sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama; dan

g. meneliti rekapitulasi penggunaan bon penjualan barang atau jasa.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga — Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD

Pasal 6

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang atau menunda penyampaian SPTPD kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang disertai dengan alasan yang jelas diberi tanggal dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.

(4) Permohonan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :

a. bukti pembayaran Masa Pajak yang bersangkutan dalam SSPD; dan

b. perhitungan sementara Pajak Terutang yang telah dibayar yang dibuat pada lembar kertas tersendiri dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(5) Dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD yang mengakibatkan jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang telah dibayar sebelumnya, maka atas selisih Pajak Terutang yang kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(6) Pembayaran Pajak yang Terutang yang kurang dibayar berikut sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan SSPD dan penyampaian SSPD dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan.

(7) Penyampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan harus disertai lampiran :

a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

b. rekapitulasi penerimaan bon penjualan barang atau jasa untuk Masa Pajak yang bersangkutan; dan

c. bukti setoran pajak karena perpanjangan atau penundaan pajak (SSPD).

(8) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD mengeluarkan surat persetujuan.

(9) Format Surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD dan Surat Persetujuan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam format 3 dan format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat — Pembetulan SPTPD

Pasal 7

(1) Wajib Pajak atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan.

(2) Penyampaian pembetulan SPTPD dilakukan dengan surat tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak sepanjang Dinas Pelayanan Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan Utang Pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

(5) Pembetulan SPTPD yang mengakibatkan jumlah pokok Pajak menjadi lebih besar dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu Masa Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pelayanan Pajak dapat melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan.

(7) Hak melakukan pembetulan SPTPD berakhir apabila :

a. melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya;

b. sedang dilakukan pemeriksaan; dan/atau

c. telah dilakukan lebih dari satu kali pembetulan yang mengakibatkan jumlah pokok Pajak lebih besar.

BAB III — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran

Format 1 — SPTPD Pajak Hotel

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ................ Tahun Pajak : ................

Kepada Yth. ............................... di Jakarta

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak ...

b. Alamat ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD ..........

d. Nama Objek/Usaha ..........

e. Alamat ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax ..........

g. NOPD ..........

II. Data :

a. Klasifikasi Hotel :

    1. Bintang Lima Berlian      7. Melati Tiga

    2. Bintang Lima      8. Melati Dua

    3. Bintang Empat      9. Melati Satu

    4. Bintang Tiga      10. Rumah Kos

    5. Bintang Dua      11. Motel

    6. Bintang Satu      12. ..........

b. Data Pembayaran : Dalam Rupiah

1. Pembayaran Dari :

    a) Persewaan Kamar Rp ..........

    b) Penjualan Makanan dan Minuman Rp ..........

    c) Fasilitas Hotel :

        - Fitnes Center/Pusat Kebugaran Rp ..........

        - Health Center/Pusat Kesehatan Rp ..........

        - Kolam Renang Rp ..........

        - Lapangan Tenis Rp ..........

        - Klub Malam/Karaoke Rp ..........

        - Diskotik Rp ..........

        - Pub/Bar/Kafe Rp ..........

        - Spa Rp ..........

        - .......... Rp ..........

    d) Pelayanan Penunjang :

        - Telepon Rp ..........

        - Faksimili Rp ..........

        - Telex Rp ..........

        - Internet Rp ..........

        - Photo Copy Rp ..........

        - Laundry/Binatu Rp ..........

        - Taxi Rp ..........

        - Service Charge Rp ..........

        - .......... Rp ..........

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dalam Rupiah — Jumlah (a+b+c+d) Rp ..........

3. Pajak Terutang (10% X DPP) Rp ..........

4. Sanksi Administrasi Rp ..........

5. Pajak Yang Telah Dibayar Rp ..........

6. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp ..........

7. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp ..........

Data Pendukung : Lampiran *)

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada

b) Rekapitulasi Penjualan/Omzet Ada/Tidak ada

c) Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Ada/Tidak ada

d) Jurnal harian Ada/Tidak ada

e) .......... Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 1 — SPTPD Pajak Restoran

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN

Masa Pajak : ................ Tahun Pajak : ................

Kepada Yth. ............................... di Jakarta

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak ...

b. Alamat ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD ..........

d. Nama Objek/Usaha ..........

e. Alamat ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax ..........

g. NOPD ..........

II. Data :

a. Klasifikasi Usaha :

    1. Restoran

    2. Kafe

    3. Kantin/Kafetaria/Warung Makan

    4. Siap Saji/Fast Food

    5. ..........

b. Pendapatan dari Makanan Dan Minuman Rp ..........

c. Pendapatan dari Service Charge Rp ..........

d. Pendapatan Lain-lain Rp ..........

e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp ..........

f. Pajak Terutang (10% X DPP) Rp ..........

g. Sanksi Administrasi Rp ..........

h. Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar Rp ..........

i. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp ..........

j. Pajak Yang Harus Dibayar Rp ..........

k. Data Pendukung : Lampiran *)

    1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada

    2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet Ada/Tidak ada

    3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Ada/Tidak ada

    4. Jurnal Harian Ada/Tidak ada

    5. .......... Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 1 — SPTPD Pajak Hiburan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN

Masa Pajak : ................ Tahun Pajak : ................

Kepada Yth. ............................... di Jakarta

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak ...

b. Alamat ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD ..........

d. Nama Objek/Usaha ..........

e. Alamat ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax ..........

g. NOPD ..........

II. Data :

a. Klasifikasi Hiburan :

    1. Tontonan film;

    2. a) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas lokal/tradisional;

        b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana berkelas nasional.

    3. a) Kontes kecantikan berkelas lokal/tradisional;

        b) Kontes kecantikan berkelas nasional;

        c) Kontes kecantikan berkelas internasional.

    4. a) Pameran berkelas non komersial;

        b) Pameran berkelas komersial.

    5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

    6. a) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional;

        b) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional.

    7. Permainan bilyar dan bowling;

    8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;

        a) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional;

        b) Pacuan kuda yang berkelas nasional/internasional;

        c) Pacuan kendaraan bermotor.

    9. Permainan ketangkasan;

    10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);

    11. Pertandingan olahraga.

b. Dalam Rupiah

1. Pembayaran Dari :

    a) Persewaan Ruangan/Kamar Rp ..........

    b) Penjualan Makanan dan Minuman Rp ..........

    c) Cover Charge/Minimum Charge Rp ..........

    d) Penjualan Karcis Rp ..........

    e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon) Rp ..........

    f) Penjualan Score/Coin Rp ..........

    g) .......... Rp ..........

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (jumlah 1.a s.d. 1.g) Rp ..........

    a) Tarif Pajak ..........% Rp ..........

    b) Pajak Terutang (Tarif x DPP) Rp ..........

    c) Sanksi Administrasi Rp ..........

    d) Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar Rp ..........

    e) Pajak Yang Kurang/Lebih Bayar Rp ..........

    f) Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp ..........

c. Data Pendukung : Lampiran *)

    1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada

    2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet Ada/Tidak ada

    3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Ada/Tidak ada

    4. Jurnal Harian Ada/Tidak ada

    5. .......... Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 1 — SPTPD Pajak Parkir

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR

Masa Pajak : ................ Tahun Pajak : ................

Kepada Yth. ............................... di Jakarta

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak ..........

b. Alamat ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD ..........

d. Nama Objek/Usaha ..........

e. Alamat ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax ..........

g. NOPD ..........

II. Data :

1. Kapasitas/Daya Tampung : a. Mobil = ...... Unit      b. Motor = ...... Unit

2. Sistem Pemungutan : Komputer / Manual

3. Tarif :

    a. Mobil : 1). jam pertama Rp ..........      2). Tiap jam berikutnya Rp ..........

    b. Motor : 1). jam pertama Rp ..........      2). Tiap jam berikutnya Rp ..........

4. Perhitungan Pajak :

    a. Pembayaran dari Mobil Rp ..........

    b. Pembayaran dari Motor Rp ..........

    c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c) Rp ..........

    d. Pajak Terutang (20% X DPP) Rp ..........

    e. Sanksi Administrasi Rp ..........

    f. Pajak Yang Telah Dibayar Rp ..........

    g. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp ..........

    h. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp ..........

    i. Data Pendukung : Lampiran *)

        1). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada

        2). Rekapitulasi Print Out Komputer Ada/Tidak ada

        3). Rekapitulasi Penggunaan Karcis Parkir Ada/Tidak ada

        4). Jurnal Harian Ada/Tidak ada

        5). .......... Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 1 — SPTPD Pajak Penerangan Jalan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN

No. SPTPD : .......... Masa Pajak : .......... Tahun Pajak : ..........

Kepada Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak : ..........

b. Alamat : ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD : ..........

d. Nama Objek/Usaha : ..........

e. Alamat : ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax : ..........

g. NOPD : ..........

II. Data :

a. Klasifikasi Pemakaian Listrik

b. Data Pendukung.

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 1 — SPTPD Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PBB KB

No. SPTPD : .......... Masa Pajak : .......... Tahun Pajak : ..........

Kepada Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak Pribadi/Badan :

a. Nama Wajib Pajak ..........

b. Alamat ....................... RT ...... RW ...... Kode Pos ......

c. NPWPD ..........

d. Nama Objek/Usaha ..........

e. Alamat ..........

f. No. Telp/No.Hp/Fax ..........

g. NOPD ..........

II. Data :

a. Klasifikasi Pemakaian BBM

b. Jumlah Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (Akumulasi)

c. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk masa Pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen)

III. Rekapitulasi Penjualan BBM sebagai Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

IV. Data Pendukung. Lampiran *)

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jakarta, ..............

Diterima oleh Petugas, tanggal .......... NIP ..........      Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa, Nama jelas/Cap/Stempel

*). Coret yang tidak perlu

Keterangan : Lembar 1 Warna Putih untuk Dinas Pelayanan Pajak Lembar 2 Warna Merah untuk Wajib Pajak

Format 2 — Formulir Hasil Penelitian SPTPD

1. SPTPD Nomor .......... Jumlah ..........

2. SSPD Nomor .......... Jumlah ..........

3. Dokumen pendukung ..........

4. Hasil Penelitian

5. Kesimpulan ..........

Petugas Peneliti

(Nama Jelas)

Format 3 — Surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan SPTPD

Nomor : ..........

Sifat : ..........

Lampiran : ..........

Hal : Permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD

Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta .......... di Jakarta

Sehubungan dengan belum disampaikannya SPTPD Pajak Daerah terlebih dahulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak : ..........

NPWPD/NOPD : ..........

Alamat Wajib Pajak : ..........

Alamat Usaha Wajib Pajak : ..........

Masa Pajak : ..........

Jumlah Pajak yang harus Dibayar : ..........

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD karena .......... sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan juga :

a. Bukti pembayaran SSPD Pajak Daerah masa pajak bulan ..........

b. Perhitungan sementara pajak terutang yang telah dibayar.

Demikian permohonan untuk dapat diberikan persetujuan perpanjangan atau penundaan SPTPD disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama Wajib Pajak ..........

Format 4 — Surat Persetujuan Perpanjangan atau Penundaan SPTPD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK SUKU DINAS/UPPD JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788 JAKARTA 10160

Nomor : ..........

Sifat : ..........

Lampiran : ..........

Hal : Persetujuan perpanjangan atau penundaan SPTPD

Kepada Yth. .......... di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .......... , tanggal .......... , hal permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD, dengan memberikan persetujuan perpanjangan atau penundaan perpanjangan SPTPD atas :

Nama wajib pajak : ..........

NPWPD/NOPD : ..........

Alamat Wajib Pajak : ..........

Alamat Usaha Wajib Pajak : ..........

Masa Pajak : ..........

Jumlah Pajak yang harus Dibayar : ..........

Dengan ini ketentuan bahwa dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD Saudara yang mengakibatkan jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta .......... /Kepala UPPD ..........

(Nama) NIP ..........

Catatan Editorial

• Dasar: Pergub ini melaksanakan Pasal 10 Perda DKI 6/2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Menimbang). Perda itu sudah dicabut oleh Perda DKI 1/2024.
• Status: dicabut oleh Pasal 14 Pergub DKI 31/2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Tata Cara SPTPD, yang berlaku sejak diundangkan 11 September 2024. Halaman ini disimpan sebagai arsip.
• Nama instansi: Dinas Pelayanan Pajak yang disebut di sini sekarang bernama Bapenda DKI Jakarta.
• Sanksi keterlambatan: Pasal 4 ayat (6) hanya menyebut sanksi bunga dan/atau kenaikan sesuai peraturan yang berlaku, tanpa menyebut besarannya.
• Format SPTPD: formulir di Lampiran berupa contoh formulir kertas. Pasal 4 ayat (10) sudah membuka penyampaian SPTPD secara online lewat sistem Dinas Pelayanan Pajak.

Sumber

• Portal resmi: JDIH Provinsi DKI Jakarta
• Diundangkan: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61009
• Tanggal ditetapkan: 11 April 2016
• Tanggal berlaku: 14 April 2016 (saat diundangkan)
• Halaman PDF: 22 halaman
• Penyalinan teks ini: Verbatim 100% Pasal 1 sampai Pasal 8 dan seluruh Lampiran (Format 1 sampai Format 4). Lampiran formulir berisi form isian; kolom kosong direpresentasikan dengan titik-titik; tabel dikonversi ke GFM table.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.