SOP Pelayanan Pajak Daerah: Perubahan Ketigabelas (Penagihan dan Lelang)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 1851 Tahun 2021, perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

22. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NOMOR 1209/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH.

KESATU: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tambahan dan penyempurnaan atas Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Kepala Badan sebelumnya.

KETIGA: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1330 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NOMOR 1209/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP 1 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan

Nomor SOP: I/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa 5. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 2 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Pemberitahuan Surat Paksa

Nomor SOP: II/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 3 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa

Nomor SOP: III/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 4 — Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening

Nomor SOP: IV/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 5 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Saldo Kekayaan

Nomor SOP: V/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Melampirkan Surat

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 6 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor SOP: VI/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Membawa Tanda Pengenal Juru Sita Pajak; Membawa Segel Sita

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 7 — Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita

Nomor SOP: VII/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Data pembayaran tunggakan; Membawa tanda pengenal Juru Sita Pajak

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 8 — Tata Cara Pelaksanaan Lelang

Nomor SOP: VIII/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak 4. Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Administrasi terkait Surat Paksa; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

SOP 9 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan Lelang

Nomor SOP: I/SOP/BAPENDA/2022 Tanggal Pembuatan: 29 Juli 2022 Tanggal Revisi: — Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak 4. Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Administrasi terkait Surat Paksa; Belum dilakukan pembayaran; Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

Catatan Editorial

• SK ini perubahan ke-13 atas SOP yang pertama kali diterbitkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak pada 2012.
• Tambahan utamanya SOP ke-9 (I/SOP/BAPENDA/2022) tentang penyelesaian permohonan pembatalan lelang, yang dilengkapi bukti pelunasan atau putusan sela.
• Tanggal revisi delapan SOP lama dan tanggal pembuatan SOP ke-9 tertulis 29 Juli 2022, sedangkan SK ditetapkan 20 Juli 2022. Kami salin sesuai dokumen.
• Beberapa Perda yang ada di Mengingat sudah dicabut oleh Perda DKI 1/2024: Perda 6/2010 dan Perda pajak lain lewat Pasal 116, Perda 8/2010 dan 9/2010 (PKB dan BBNKB) lewat Pasal 117. Di Bank Peraturan belum ada keputusan yang mencabut SK ini, jadi cek ke Bapenda apakah SOP ini masih dipakai.
• Jurusita Pajak berperan di banyak tahap: penyampaian pemberitahuan surat paksa dan surat paksa, pemblokiran, penyitaan, dan lelang. Untuk penyitaan, kolom Peringatan menyebut Jurusita membawa tanda pengenal Juru Sita Pajak dan segel sita.
• Di SOP Lelang, Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Himbauan Kesempatan Terakhir diberikan Surat Keputusan Pencabutan Sita (langkah 6).

Sumber

• Halaman resmi: SK Kaban 1330/2022 di situs Bapenda DKI
• PDF resmi: Unduh SK Kaban 1330/2022
• Tanggal ditetapkan: 20 Juli 2022
• Tanggal berlaku: 20 Juli 2022 (Diktum KEEMPAT)
• Penyalinan: Menimbang, Mengingat, Diktum, Penutup, dan Lampiran (daftar SOP dan sembilan formulir SOP) disalin. Diagram alur di tiap SOP tidak ditranskripsi; langkahnya ada di kolom Prosedur.