Kewenangan Pemungutan PBBKB dan Pajak Penerangan Jalan

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa kewenangan pelayanan pendaftaran dan pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan selama ini telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 196/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pelayanan Pajak kepada para Kepala Bidang, para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak, para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan para Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa kewenangan pelayanan pendaftaran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, belum mewujudkan pelayanan prima administrasi perpajakan yang salah satu diantaranya adalah memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan lokasi bagi Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran hingga pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Kewenangan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

KESATU: Menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana terdapat dalam diktum KESATU angka 2 huruf b Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 196/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pelayanan Pajak kepada para Kepala Bidang, para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak, para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan para Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah, tidak mempunyai daya mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

KEDUA: Memberikan kewenangan dalam melaksanakan pendataan, pendaftaran, pelaporan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah Kota Administrasi sesuai dengan domisili kedudukan alamat Wajib Pajak.

KETIGA: Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, termasuk juga dalam kewenangan pengukuhan Wajib Pajak, penandatangan surat Ketetapan, Keputusan dan surat kedinasan lainnya kepada Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.

KEEMPAT: Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah segera melakukan penyesuaian Sistem Informasi yang berkaitan dengan perubahan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Penerangan Jalan.

KELIMA: Bidang Pengendalian bersama Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.

KEENAM: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Catatan Editorial

Sumber

• PDF resmi: Bapenda DKI Jakarta: Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2016
• Halaman peraturan Bapenda: bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan
• Tanggal ditetapkan: 24 Maret 2016
• Tanggal berlaku: 24 Maret 2016 (berlaku pada tanggal ditetapkan, Diktum KEENAM)
• Halaman PDF: 2 halaman
• Penyalinan teks ini: verbatim 100% seluruh diktum (KESATU s.d. KEENAM), konsideran Menimbang dan Mengingat. Tidak ada lampiran terpisah.