Pembagian Tugas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di BPRD DKI Jakarta

Pembukaan

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Pengendalian
3. Kepala Bidang Peraturan
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi
6. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi

Untuk :

Diktum

KESATU

Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

    a. Sekretaris Badan :

        1. menyiapkan surat tugas penempatan wilayah atau daerah wewenang Jurusita Pajak Daerah di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

        2. mengoordinasikan penyusunan anggaran dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, seperti seragam khusus dan segel sita.

    b. Kepala Bidang Pengendalian mengoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

    c. Kepala Bidang Peraturan :

        1. menyusun dasar hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

        2. memberikan pendampingan bagi Jurusita Pajak Daerah yang menghadapi pemasalahan hukum dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

    d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan :

        1. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

        2. menyusun tahapan pelaksanaan penentuan calon objek sita.

    e. Kepala Bidang Teknologi Informasi menyiapkan sistem yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

    f. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah :

        1. mengoordinasikan Jurusita Pajak Daerah yang ditugaskan di wilayah kerjanya;

        2. menentukan Wajib Pajak yang layak untuk dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan kriteria tertentu;

        3. melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan dokumen Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

        4. membuat surat tugas Jurusita Pajak Daerah untuk melakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

        5. menghitung atau menilai calon obyek sita sesuai dengan jumlah Utang Pajak;

        6. mengoordinasikan kebutuhan tenaga bantuan dari instansi lain.

    g. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

        1. menginventarisasi Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan;

        2. menyampaikan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai usulan untuk dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

        3. membantu proses pelaksanaan pengamatan dan investigasi calon objek sita milik Wajib Pajak serta kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah.

    h. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah :

        1. mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kepada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

        2. menyampaikan dokumen yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

        3. membantu proses pelaksanaan pengamatan dan investigasi calon objek sita milik Wajib Pajak serta kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Jurusita Pajak Daerah.

    i. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui media cetak ataupun elektronik.

KEDUA

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Catatan Editorial

• Jenis dokumen. Instruksi ini perintah internal Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kepada pejabat di bawahnya. Tidak ada Menimbang, Mengingat, atau ketentuan yang langsung mengikat Wajib Pajak. Aturan penagihan yang mengikat Wajib Pajak ada di Pergub DKI 190/2017¹.
• Hubungan dengan Pergub 190/2017. Pergub itu menyerahkan pelaksanaan penagihan kepada Kepala BPRD atau pejabat yang ditunjuk². Instruksi ini merinci pembagian kerjanya: siapa menyiapkan surat tugas, anggaran, segel sita, dasar hukum, SOP, sistem, sampai publikasi. Salah satu keadaan yang membuat Surat Paksa terbit adalah utang pajak yang belum dilunasi 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan³.
• Instruksi lain soal tunggakan. Sebelumnya ada Ingub DKI 151/2015, perintah Gubernur kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk menagih seluruh tunggakan pajak daerah sampai 31 Desember 2015. Instruksi Kepala BPRD ini tidak merujuk Ingub tersebut dan tidak mengubahnya; keduanya berdiri sendiri.
• Status. Instruksi ini tidak memuat batas waktu, dan tidak ada peraturan di bank yang mencabutnya, jadi dicatat berlaku. Pergub 190/2017 yang menjadi dasarnya juga tercatat berlaku di bank. Nama satuan kerjanya memakai susunan organisasi BPRD tahun 2018. Instansi ini sekarang bernama Badan Pendapatan Daerah⁴, jadi sebutan bidang dan unit pelayanan di teks bisa berbeda dengan nama unit hari ini.
• Untuk kasus konkret. Kalau kamu menerima Surat Paksa atau didatangi Jurusita Pajak Daerah, instruksi ini menjelaskan jalurnya: usulan datang dari unit pelayanan, keputusan "layak ditagih" ada di Kepala Suku Badan (Diktum KESATU huruf f angka 2), dan Jurusita bertugas dengan surat tugas (Diktum KESATU huruf f angka 4). Kriteria "layak" tidak dirinci di instruksi ini.

Sumber

• PDF resmi: Inkaban 3/2018 di Bapenda Jakarta
• Halaman Bapenda: bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan
• Tanggal ditetapkan: 5 Maret 2018
• Tanggal berlaku: 5 Maret 2018 (berlaku sejak tanggal ditetapkan)
• Halaman PDF: 3 halaman
• Penyalinan teks ini: seluruh isi instruksi disalin utuh dari gambar halaman resmi, termasuk tembusan. Stempel dan tanda tangan tidak ditulis.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.