Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok PBB-P2 DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah, kriteria pemberian pengurangan atas pembebasan pokok pajak untuk setiap jenis pajak dan tahapan pengurangan pokok pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62011);

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU

Menetapkan kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025.

Penutup

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. PENGURANGAN POKOK PBB-P2

A. Pengurangan Pokok PBB-P2 secara Jabatan

1. Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan terhadap:

a. objek PBB-P2 yang digunakan untuk rumah sakit atau klinik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba;

b. objek PBB-P2 yang digunakan untuk pengelolaan air sumber daya air;

c. objek PBB-P2 yang digunakan untuk perpustakaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan khusus oleh swasta sebagaimana dengan kegiatan sehari-hari;

d. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BLU yang menyelenggarakan pelayanan dasar dan/atau kantor penyelenggaraan negara lainnya dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

2. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;

b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;

c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;

d. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d.

B. Pengurangan Pokok PBB-P2 atas Permohonan Wajib Pajak

1. Pengurangan pokok PBB-P2 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak terhadap:

a. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya rendah dan kondisi keuangan yang lemah;

b. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan rutin;

c. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang objek pajak ditetapkan dalam keadaan terkena dampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan;

d. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. objek PBB-P2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan khusus oleh swasta yang berbentuk yayasan;

f. objek PBB-P2 yang digunakan untuk penyediaan rumah pokok lebih dari 25% dari PBB-P2 yang yang harus dibayar wajib pajak;

g. objek PBB-P2 yang menyediakan dan memanfaatkan fungsi ruang terbuka hijau sesuai rencana tata ruang wilayah;

h. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor partai politik;

i. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan keagamaan;

j. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi bantuan hukum yang terakreditasi paling kurang B oleh badan pembinaan hukum nasional;

k. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi profesi yang telah disahkan oleh pemerintah;

l. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor lembaga amil zakat yang memiliki izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

m. objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya;

n. objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran tetapi tidak sesuai dengan bentuk aslinya;

o. objek PBB-P2 berupa kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. objek PBB-P2 berupa bangunan suaka alam dan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang sejenisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan:

a. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak yang terkena dampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan, serta wajib pajak yang dimiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam hal kondisi objek pajak rusak parah, baik dalam hal kondisi pajak rusak ringan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;

b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam hal kondisi pajak rusak ringan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;

c. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf b;

d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf p.

3. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pajak terutang atau pajak yang harus dibayar pribadi yang yang dimohonkan pengurangan pokok pajak belum dilunasi;

b. tanpa mempersyaratkan adanya tunggakan pajak daerah; dan

c. untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (lima) tahun terhitung mundur dari tanggal waktu paling lama 5 (lima) tahun terkhir, kecuali dalam hal kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, hanya dapat diberikan untuk tahun pajak berjalan.

4. Permohonan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dengan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut:

II. PEMBEBASAN POKOK PBB-P2

A. Pembebasan Pokok PBB-P2 secara Jabatan

1. Pembebasan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan terhadap:

a. objek PBB-P2 yang tercatat sebagai milik negara yang penggunaannya bukan untuk kantor penyelenggara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, atau kantor penyelenggara negara pihak ketiga;

b. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BLU yang semata-mata menyelenggarakan pelayanan dasar atau atau jenis kegiatan olahraga, dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

c. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BUMD, dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

d. objek PBB-P2 berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

e. objek PBB-P2 berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;

f. objek PBB-P2 berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dikenakan PBB-P2 yang berasal dari objek PBB-P2 yang sebelumnya bukan kategori Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II.

2. Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pajak terutang yang dimohonkan pembebasan pokok pajak belum dilunasi;

b. tanpa mempersyaratkan adanya tunggakan pajak daerah; dan

c. untuk penetapan PBB-P2 tahun setelah berlakunya Keputusan Gubernur ini.

B. Pembebasan Pokok PBB-P2 atas Permohonan Wajib Pajak

1. Pembebasan pokok PBB-P2 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak terhadap:

a. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi veteran, dan/atau perintis kemerdekaan, atau janda/dudanya;

b. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi penerima gelar pahlawan nasional atau janda/dudanya;

c. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi mantan Presiden Republik Indonesia atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

d. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau janda/dudanya;

e. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan PNS, baik yang masih dinas, dan/atau pensiunan, atau janda/dudanya;

f. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi pejuang, perintis kemerdekaan, kejuangan, perjuangan umum, kejuaraan, perintis dini, dan/atau perpanjangan tenaga kependidikan pejuangan tinggi tetap/penuh waktu, baik yang masih dinas, dan/atau pensiunan tenaga kependidikan dosen tetap/penuh waktu, baik yang masih dinas, dan/atau pensiunannya, atau janda/dudanya.

2. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan:

a. hanya untuk 1 (satu) rumah tapak;

b. untuk pekerjaan rumah pribadi veteran, dan/atau perintis kemerdekaan, atau janda/dudanya;

c. untuk pekerjaan rumah orang pribadi penerima gelar pahlawan nasional atau janda/dudanya;

d. tanah kosong dengan luas sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf j dapat diajukan oleh wajib pajak yang berupa:

a. hanya untuk 1 rumah tapak;

b. satuan rumah susun; atau

c. tanah kosong dengan luas sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).

4. Permohonan pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dengan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut:

Catatan Editorial JawaraPajak

• Dasar: Kepgub ini pelaksana Pergub DKI 27/2025 tentang tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif pajak daerah (Mengingat). Prosedur pengajuannya mengikuti Pergub 27/2025.
• Pengurangan dan pembebasan: pengurangan berupa potongan persentase pokok PBB-P2 (50%, 25%, atau paling tinggi 100%); pembebasan berarti pokok PBB-P2 dibebaskan.
• Berlaku surut: ditetapkan 24 September 2025, berlaku surut sejak 27 Agustus 2025 (Diktum KEDUA).
• Perubahan: Kepgub 458/2026 Pasal I mengubah Romawi I huruf B angka 4 Lampiran (tabel dokumen persyaratan khusus pengurangan atas permohonan). Untuk daftar dokumen yang berlaku sekarang, baca Kepgub DKI 458/2026.
• Hubungan dengan Kepgub 281/2025: Kepgub 281/2025 mengatur kebijakan PBB-P2 khusus Tahun Pajak 2025. Kepgub 857/2025 menetapkan kriteria pengurangan dan pembebasan pokok yang tidak terikat satu tahun pajak.
• Catatan transkripsi: beberapa rumusan di Lampiran (terutama tabel dokumen persyaratan dan sebagian huruf di Romawi I huruf B dan Romawi II huruf B) tampak janggal atau terpotong. Untuk interpretasi yang mengikat, rujuk dokumen resmi di JDIH Jakarta.

Sumber

• Dokumen resmi: belum ada tautan PDF resmi di data kami. Cari di JDIH Provinsi DKI Jakarta
• Tanggal ditetapkan: 24 September 2025
• Tanggal berlaku: 24 September 2025, berlaku surut sejak 27 Agustus 2025 (Diktum KEDUA)
• Diubah oleh: Kepgub DKI 458/2026