Kelas Jalan Reklame DKI Jakarta: Protokol, Ekonomi, dan Lingkungan

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1303/2008 telah ditetapkan kelas jalan sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan pada Masing-masing Kelas Jalan sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

10. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;

11. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Nama jalan pada masing-masing kelas jalan sebagai dasar penghitungan Pajak Reklame pada Jalan Protokol, Jalan Ekonomi dan Jalan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dalam hal terdapat perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan berdasarkan hasil pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Reklame, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur dapat menetapkan nama jalan pada masing-masing kelas jalan.

Pasal 3

Pajak Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1303/2008 tentang Penetapan Kelas Jalan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran

Catatan Editorial

• Kaitan dengan NSR: Pergub 27/2014 Pasal 6 menetapkan Nilai Sewa Reklame berdasarkan jenis dan lokasi penempatan reklame (Protokol A sampai Lingkungan). Pergub 261/2015 menentukan jalan mana masuk kelas mana.
• Pemutakhiran: Pasal 2 memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur untuk menetapkan perubahan nama atau kelas jalan. Contohnya Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak 203/2016.
• Mencabut Kepgub 1303/2008 (Pasal 4) sejak 1 Januari 2016.
• Status: dicabut oleh Pergub DKI 112/2020 Pasal 4, yang berlaku sejak 11 Desember 2020.
• Nomor Berita Daerah: Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 71038.
• Transkripsi: Pasal 1 sampai Pasal 5, pembukaan, dan tanda tangan disalin dari PDF 59 halaman. Lampiran (halaman 4 sampai 59 PDF, 56 halaman tabel nama jalan) belum disalin.

Sumber

• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id
• Diundangkan: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71038

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.