Tarif PNBP Polri 2017 sampai 2021 untuk STNK, Pengesahan STNK, TNKB, BPKB, Mutasi, dan SIM

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

Diktum

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;

b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;

c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;

d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;

j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;

k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;

l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;

m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;

n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;

p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;

q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;

s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;

t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;

u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;

v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;

w. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;

x. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;

y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan

aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf x tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf z dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama.

(2) Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aa dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

(1) Tarif atas Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Centre POLRI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o sampai dengan huruf t dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penutup

Penjelasan

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Yang dimaksud dengan "Obyek Vital Nasional" adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau, sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Huruf aa

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5960

Lampiran

Catatan Editorial

• Status hari ini dicabut. Pasal 9 PP 76/2020 menyatakan PP 60/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat PP 76/2020 mulai berlaku.¹ PP 76/2020 berlaku setelah 30 hari sejak diundangkan 22 Desember 2020, yaitu 21 Januari 2021.² Sejak tanggal itu tarif PNBP Polri mengikuti PP 76/2020.
• PP 60/2016 diundangkan 6 Desember 2016 dan berlaku setelah 30 hari sejak diundangkan (Pasal 8), jadi tarifnya dipakai dari awal Januari 2017 sampai 20 Januari 2021.³ Kalau kamu mencocokkan bukti bayar Samsat dari rentang itu, komponen PNBP-nya dihitung dengan Lampiran PP ini.
• PP 60/2016 mencabut PP 50/2010 tentang hal yang sama (Pasal 7).⁴ PP 50/2010 tidak ada di bank ini, jadi selisih tarif antara keduanya tidak kami bahas di sini. Penjelasan Umum menyebut alasannya: ada jenis PNBP baru dan penyesuaian tarif.
• Lampiran PP 60/2016 memakai huruf A sampai X. STNK ada di huruf D, pengesahan STNK di huruf E, STCK di huruf F, TNKB di huruf G, BPKB di huruf H, mutasi ke luar daerah di huruf I, STNK-LBN dan TNKB-LBN di huruf J dan K, NRKB pilihan di huruf L. Lampiran PP 76/2020 memakai angka Romawi, jadi nomornya beda.
• Dibanding PP 76/2020, angka tarif dokumen kendaraan sama. Perbedaan yang terlihat: PP 60/2016 punya tarif pengesahan STNK tahunan, PP 76/2020 tidak memuatnya di Pasal 1 maupun Lampiran.⁵ PP 76/2020 juga menambah jenis baru berupa TCKB (Lampiran angka VII), yang tidak ada di PP 60/2016.

• Tarif SIM baru (huruf A), perpanjangan SIM (huruf B), dan SKUKP (huruf C) di PP 60/2016 juga sama angkanya dengan Lampiran angka I sampai III PP 76/2020. Tarif SKCK, senjata api, dan pelatihan di PP 76/2020 tidak disalin di bank, jadi tidak dibandingkan di sini.
• PNBP ini dibayar terpisah dari PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. Besar SWDKLLJ diatur PMK 16/PMK.010/2017.
• Beberapa ejaan di PDF tidak seragam dan dibiarkan apa adanya: Assessment Center (Pasal 1 ayat (1) huruf x dan Lampiran huruf X) dan Assessment Centre (Pasal 3 ayat (1)); "kerjasama" (Pasal 2 ayat (1) dan (2)) dan "kerja sama" (Pasal 2 ayat (3)); "Pembaharuan" dan "Pembaruan" (Lampiran huruf M); "Satuan Pengaman" dan "Satuan Pengamanan"; satuan "per Surat Izin" dan "Per Surat izin" (Lampiran huruf M angka 3 dan 4). Pasal 5 ayat (1) tertulis "sebagaimana Lampiran", juga dibiarkan.

Sumber

• PDF resmi (batang tubuh, penjelasan, dan lampiran): PP 60 Tahun 2016 di BPK RI (salinan Kementerian Sekretariat Negara, 22 halaman: batang tubuh halaman 1 sampai 6, penjelasan halaman 7 sampai 10, lampiran halaman 11 sampai 22)
• Portal peraturan: PP No. 60 Tahun 2016 di BPK RI
• Diundangkan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960
• Tanggal ditetapkan: 2 Desember 2016
• Tanggal diundangkan: 6 Desember 2016
• Penyalinan teks ini: Pasal 1 sampai Pasal 8, Penjelasan, dan seluruh Lampiran huruf A sampai X disalin utuh dari gambar halaman resmi. Baris kosong pemisah di tabel Lampiran tidak ditulis ulang.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia.