Nama Pihak Ketiga sebagai Wajib Pajak pada SKPD Pajak Reklame DKI Jakarta

Pembukaan

Jakarta, 10 Agustus 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

di

Jakarta

Isi Edaran

Sehubungan dengan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan DKI Jakarta pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 Nomor 15/LHP/XVIII.JKT- XVIII.JKT.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, Temuan Nomor 1.6 huruf a yaitu pencantuman nama wajib pajak pada dokumen SKPD tidak menggunakan nama pihak ketiga, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2. Bahwa reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut yang ditetapkan sebagai wajib pajak.

3. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah Format 1h dan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1074 Tahun 2018 tentang Bentuk Formulir Sarana dan Pemungutan Pajak Daerah Format Nomor 7 tentang SPOPD, tercantum Data Pemilik dan Data Wajib Pajak.

4. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Format Nomor 2 dan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1074 Tahun 2018 tentang Bentuk Formulir Sarana dan Pemungutan Pajak Daerah Format Nomor 20, Surat Ketetapan Pajak Pajak Reklame (SKPD) hanya tercantum Nama Pemilik Reklame.

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah agar melaksanakan pengisian/penginputan untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, sebagai berikut:

    a. Pengisian SPOPD untuk Data Pemilik adalah Nama Pemilik Reklame sedangkan Data Wajib Pajak adalah Pihak Ketiga atau Biro Reklame.

    b. Dalam aplikasi SIM-R untuk penginputan Nama Pemilik adalah pihak ketiga sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga nama yang tercantum dalam dokumen SKPD adalah Data Wajib Pajak (Pihak Ketiga/Biro reklame sebagai wajib pajak).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Penutup

Tembusan :

1. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Unit Pusat Data Dan Informasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Catatan Editorial

• Jenis dokumen. Ini surat edaran internal Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. Isinya petunjuk pengisian data, tanpa Menimbang, Mengingat, atau diktum, dan tanpa tanggal mulai berlaku tersendiri. Nomor dan tanggal surat ditulis tangan di PDF: 7/SE/2022, 10 Agustus 2022.
• Asal aturan wajib pajak. Angka 1 dan angka 2 edaran ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Perda Pajak Reklame yang berlaku saat edaran terbit¹. Perda itu sudah dicabut. Aturan penggantinya tetap menyebut Wajib Pajak Reklame sebagai orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame².
• Formulir yang dirujuk. SPOPD adalah formulir pendaftaran objek pajak daerah³; SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan pokok pajak terutang⁴. Angka 3 dan angka 4 menjelaskan sebab temuan BPK: formulir SPOPD sudah punya kolom Data Pemilik dan Data Wajib Pajak, sedangkan format SKPD Pajak Reklame hanya memuat Nama Pemilik Reklame. Karena itu angka 5 huruf b meminta kolom Nama Pemilik di SIM-R diisi pihak ketiga, supaya nama di SKPD menjadi nama wajib pajak.
• Judul peraturan di teks edaran. Edaran menyebut Kepgub 1074/2018 sebagai "Bentuk Formulir Sarana dan Pemungutan Pajak Daerah". Judul resminya di bank ini "Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah"⁵. Angka 4 juga menulis "Surat Ketetapan Pajak Pajak Reklame (SKPD)" dengan kata "Pajak" dua kali. Keduanya dibiarkan sesuai PDF.
• Status. Edaran ini tidak memuat batas waktu dan tidak ada peraturan di bank yang mencabutnya, jadi dicatat berlaku. Beberapa rujukannya sudah berubah: Pergub 65/2018 sudah diubah oleh Pergub DKI 33/2023, dan Pergub 27/2018 sudah diubah oleh Pergub DKI 23/2021. Format formulir yang dipakai sekarang sebaiknya kamu cek ke Bapenda DKI Jakarta.
• Untuk kasus konkret. Kalau reklame kamu dipasang lewat biro reklame, SKPD terbit atas nama biro itu, dan biro itulah yang menjadi wajib pajak. Kalau kamu menyelenggarakan reklame sendiri, kamu sendiri wajib pajaknya¹.

Sumber

• PDF resmi: SE Kepala Bapenda 7/SE/2022 di Bapenda Jakarta
• Halaman Bapenda: bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan
• Tanggal surat: 10 Agustus 2022 (ditulis tangan). Edaran tidak menyebut tanggal mulai berlaku; bank ini mencatatnya sama dengan tanggal surat.
• Halaman PDF: 2 halaman
• Penyalinan teks ini: seluruh isi surat disalin utuh dari gambar halaman resmi, termasuk tembusan. Stempel dan tanda tangan tidak ditulis.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.