Cara mengajukan keberatan atas SKPD PBB dan ketetapan pajak lain di Jakarta

Selain SPPT, PBB-P2 bisa ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kalau kamu menerima SKPD PBB-P2 atau ketetapan lain yang isinya kamu nilai keliru, jalurnya keberatan. Katalog layanan portal Pajak Online mencatat sub Pengajuan Keberatan (Pergub 115/2017) untuk PBB, lengkap dengan daftar dokumennya.

Nama sub itu masih memakai Pergub DKI 115/2017, tapi ketentuan keberatan yang dipakai Bapenda sekarang adalah PP 35/2023 Pasal 89 sampai Pasal 96, termasuk untuk SKPD PBB-P2. Pergub 115/2017 adalah aturan lama, dan angka yang berbeda di dalamnya tidak dipakai lagi. Untuk keberatan atas SPPT biasa, baca juga panduan keberatan PBB.

Kapan SKPD PBB-P2 terbit

PBB-P2 terutang ditetapkan berdasarkan SPOP dengan SPPT. SKPD PBB-P2 dapat diterbitkan kalau (PP 35/2023 Pasal 57 ayat (2)):

• SPOP tidak disampaikan wajib pajak setelah ditegur secara tertulis; dan/atau
• hasil pemeriksaan atau keterangan lain menunjukkan PBB-P2 terutang lebih besar dari hitungan berdasarkan SPOP yang disampaikan.

Selain SPPT dan SKPD, keberatan juga bisa diajukan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN (PP 35/2023 Pasal 89 ayat (1)).

Syarat keberatan

Syaratnya mengikuti PP 35/2023 Pasal 89:

• Tertulis dalam bahasa Indonesia, menyebut jumlah pajak menurut hitunganmu dengan alasan yang jelas (ayat (2)).
• Sudah membayar paling sedikit jumlah pajak yang kamu setujui (ayat (5)).
• Paling lama 3 bulan sejak tanggal ketetapan dikirim, kecuali keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, dan wabah penyakit (ayat (3) dan (4)).
• Surat yang tidak memenuhi syarat ayat (1), (2), (3), dan (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan (ayat (6)).

Dokumen yang perlu disiapkan

Daftar ini dari katalog sub Pengajuan Keberatan (Pergub 115/2017) di portal. Karena layanannya tidak ada di formulir, bawa berkas ini bersama surat keberatanmu ke UPPPD.

Cara menyampaikan keberatan

Saat kami cek 19 Oktober 2026, sub ini tidak muncul di formulir Tambah Permohonan Pelayanan pada tab Pelayanan PBB maupun di menu Pelayanan. Jadi keberatannya disampaikan dengan surat.

Serahkan surat keberatan dan berkasnya ke UPPPD kecamatan tempat objek pajak terdaftar, langsung atau lewat pengiriman tercatat. Tanda pengiriman atau tanda penerimaan dari petugas menjadi bukti penerimaan surat keberatan (PP 35/2023 Pasal 89 ayat (7)). Simpan bukti itu.

Setelah keberatan diajukan

• Pelunasan sisa pajak tertangguh sampai 1 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan terbit (PP 35/2023 Pasal 89 ayat (8)).
• Dalam memberi keputusan, Bapenda dapat melakukan pemeriksaan (PP 35/2023 Pasal 90 ayat (2)).
• Keputusan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Kalau lewat tanpa keputusan, keberatan dianggap diterima (PP 35/2023 Pasal 90 ayat (3) dan (5)).
• Kalau dikabulkan dan ada kelebihan bayar, kelebihannya dikembalikan dengan imbalan bunga 0,6% per bulan, paling lama 24 bulan (PP 35/2023 Pasal 91 ayat (1)).
• Kalau ditolak atau dikabulkan sebagian, kamu kena denda 30% dari pajak menurut keputusan dikurangi yang sudah dibayar sebelum keberatan (PP 35/2023 Pasal 91 ayat (3)). Pergub 115/2017 Pasal 18 masih menulis 50%, tapi yang dipakai 30%.
• Kalau keberatan kamu cabut dan pencabutannya disetujui Bapenda, ketetapan itu bisa diajukan pengurangan atau pembebasan pokok (Pergub DKI 27/2025 Pasal 9 ayat (1) huruf e).
• Atas keputusan keberatan, kamu bisa banding ke pengadilan pajak paling lama 3 bulan sejak keputusan diterima. Kalau banding, denda 30% tidak dikenakan, tapi banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian kena denda 60% (PP 35/2023 Pasal 95 dan Pasal 96).