Cara daftar PBB rumah atau bangunan yang baru selesai dibangun di Jakarta

Rumah yang baru selesai dibangun, atau bangunan baru di atas tanah kosong, perlu dilaporkan supaya data objek PBB-nya sesuai keadaan sebenarnya. Wajib pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan SPOP (PP 35/2023 Pasal 51 ayat (1) huruf b). Dokumen pendaftarannya diatur SK Kepala Bapenda DKI 458/2024 Lampiran I huruf A.

Formulir pendaftaran objek baru ada di menu Pelayanan umum Pajak Online (Jenis Pelayanan PENDAFTARAN OBJEK BARU, sub PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU (SK KABAN 458 2024)), tapi untuk objek PBB baru pengajuannya dilakukan langsung di UPPPD kecamatan tempat objek berada.

Kapan bangunan baru masuk hitungan PBB

Perda DKI 1/2024 Pasal 36 ayat (3) menetapkan saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang adalah keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Ketentuan e-SPPT di portal juga menyebut kondisi objek per 1 Januari. Artinya, bangunan yang selesai setelah 1 Januari baru dihitung untuk tahun pajak berikutnya.

Kalau SPOP tidak disampaikan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis, atau hasil pemeriksaan menunjukkan pajak terutang lebih besar dari SPOP yang disampaikan, Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 (PP 35/2023 Pasal 57 ayat (2)). Keberatan atas SKPD dibahas di panduan keberatan SKPD PBB.

Jalurnya: langsung ke UPPPD

Baik tanah dan bangunan yang belum punya NOP maupun bangunan baru di atas tanah yang sudah punya NOP, pengajuannya surat permohonan langsung ke UPPPD kecamatan tempat objek berada.

Kondisi	Yang kamu bawa tambahan
Tanah dan bangunan belum pernah terdaftar, belum punya NOP	Berkas di daftar bawah
Tanah sudah punya NOP dan SPPT, yang baru hanya bangunannya	Berkas di daftar bawah, plus SPPT PBB tanah itu

Katalog layanan portal mencatat berkas untuk pendaftaran ini: SPOP dan LSPOP, bukti kepemilikan, fotokopi bukti peralihan hak, identitas, foto objek, dan gambar situasi, ditambah surat kuasa serta IMB atau PBG kalau ada.

Dokumen yang perlu disiapkan

Daftar ini dari butir wajib formulir Pendaftaran Objek Pajak Baru (SK Kaban 458 2024) di portal, jadi bisa kamu pakai sebagai daftar periksa sebelum ke UPPPD.

Kalau tanah sudah bersertipikat, lampirkan fotokopi sertipikat. Kalau belum bersertipikat atau masa berlaku sertipikatnya habis, lampirkan fotokopi surat kavling, girik, atau dokumen sejenis, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, dan Surat Keterangan Lurah (PM.1).

SK 458/2024 Lampiran I huruf A mencantumkan bukti peralihan hak tanpa tanda opsional. Siapkan kalau tanahnya pernah berpindah tangan. Kalau kamu mengurus sendiri, surat kuasa dan KTP penerima kuasa tidak perlu.

Langkah daftar di UPPPD

1. Siapkan berkas sesuai daftar di atas. Isi SPOP dan LSPOP, tanda tangani, lalu siapkan foto bangunan yang sudah jadi dan gambar situasi (denah letak objek terhadap sekitarnya).
2. Tulis surat permohonan pendaftaran objek PBB baru, lengkap dengan identitas pemohon dan alamat objek. Samakan alamatnya dengan surat tanah.
3. Datang ke UPPPD kecamatan tempat objek berada. Serahkan surat dan berkas, lalu minta bukti penerimaan.
4. Kalau tidak bisa datang, berkas bisa dikirim lewat jasa pengiriman ke UPPPD. Caranya ada di panduan kirim berkas lewat kurir.
5. Simpan bukti penerimaan.

Petugas UPPPD kecamatan tempat objek berada yang memverifikasi permohonanmu.