Cara daftar objek PBB baru di Jakarta

Tanah atau bangunan yang belum pernah didaftarkan tidak punya Nomor Objek Pajak (NOP), jadi SPPT PBB-nya juga belum pernah terbit. Ini sering terjadi pada tanah warisan yang belum diurus, bangunan yang baru selesai, atau kavling yang dipegang tanpa dokumen resmi.

Layanan untuk mendaftarkannya bernama Pendaftaran Objek Baru PBB-P2. Setelah permohonan disetujui, NOP terbit dan SPPT mulai keluar setiap tahun. Daftar dokumennya mengacu ke SK Kepala Bapenda DKI 458/2024 Lampiran I huruf A.

Dokumen yang perlu disiapkan

Semua berkas diunggah di bagian Data Pendukung di portal. Format PDF/JPG/PNG, maksimal 3 MB per file. Item bertanda bintang merah (★) wajib.

Surat permohonan tidak perlu diunggah terpisah. Portal membuatnya otomatis dari formulir yang kamu isi.

Bukti kepemilikan tanah: dua kondisi

Kalau tanah sudah bersertipikat, cukup lampirkan fotokopi sertipikat tanah.

Kalau tanah belum bersertipikat (atau sertipikatnya habis masa berlaku), lampirkan ketiganya:

• fotokopi surat kavling, girik, atau dokumen sejenis (atau sertipikat yang sudah habis masa berlakunya);
• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Lampiran II SK 458/2024), bermaterai Rp10.000, saksi Ketua RT dan RW; dan
• Surat Keterangan Lurah (PM.1).

Pastikan scan terbaca jelas. Nama, alamat, dan luas di semua dokumen sebaiknya sama supaya petugas tidak perlu bertanya ulang.

Langkah di portal Pajak Online DKI

Data di screenshot adalah dummy.

1. Buka portal dan masuk akun

Buka pajakonline.jakarta.go.id, klik Masuk di kanan atas. Masuk dengan email dan kata sandi akun Pajak Online. Kalau belum punya akun, klik Daftar dan ikuti aktivasi lewat email. Centang Saya bukan robot, lalu klik MASUK. Tampilan halamannya bisa kamu lihat di panduan balik nama PBB.

2. Buka menu Pelayanan PBB

Buka menu PBB → Pelayanan (atau langsung Pelayanan). Klik Tambah Permohonan Pelayanan di kanan atas.

3. Pilih Pendaftaran Objek Baru dan isi identitas

Isi formulir berurutan dari atas:

• Jenis Pajak: 14 - Pajak Bumi dan Bangunan
• Jenis Pelayanan: PENDAFTARAN OBJEK BARU
• Kriteria Wajib Pajak: Orang Pribadi atau Badan, sesuai pemohon

Setelah Jenis Pelayanan dipilih, kolom Identitas Pemohon muncul. Isi NIK, nama Wajib Pajak, dan data lain persis seperti di dokumen identitas. Untuk badan, isi data pengurus yang bertanggung jawab.

4. Isi Data Objek Pajak

Karena objek belum terdaftar, portal tidak meminta NOP. Isi Nama Objek, Alamat Objek, RT/RW, lalu pilih provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan sesuai letak fisik objek. Alamatnya harus sama dengan yang tertulis di surat kepemilikan atau surat kavling.

5. Unggah dokumen pendukung

Pilih metode Upload Dokumen, lalu unggah berkas sesuai daftar di portal (PDF/JPG/PNG, maksimal 3 MB per file). Bintang merah berarti wajib.

6. Setujui pernyataan dan kirim

Baca Syarat dan Ketentuan, centang Saya setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik Simpan. Simpan nomor tiket permohonannya untuk memantau perkembangan di menu Pelayanan.

Formulir yang dibutuhkan

Dua berkas yang paling sering dipakai adalah Formulir SPOP & LSPOP (Format 10 + 10-A) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Lampiran II SK Kaban 458/2024, bermaterai Rp10.000, saksi Ketua RT dan RW). Keduanya bisa kamu unduh di bagian unduhan panduan balik nama PBB. Cara isi SPOP/LSPOP per kolom ada di panduan SPOP/LSPOP.

Setelah permohonan terkirim

Petugas UPPPD di kecamatan tempat objek berada memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkasmu.

Kalau berkas lengkap dan valid, Bapenda DKI menerbitkan NOP untuk objek itu. NOP menjadi identitas tetap objek di sistem pajak daerah. Setelah itu SPPT PBB terbit setiap tahun atas nama pemohon.

Kalau ada kekurangan, petugas biasanya menghubungi lewat portal atau kontak yang terdaftar. Cek status secara berkala di menu Pelayanan.