NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2024

Pembukaan

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

7. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71040);

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun 2024 terdiri atas:

a. NJOP Bumi, dengan klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan

b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), yang digunakan sebagai dasar perhitungan NJOP Bangunan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan karena adanya:

a. pendaftaran objek PBB-P2 dan subjek PBB-P2;

b. hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, objek PBB-P2, dan subjek PBB-P2;

c. hasil penilaian individu objek non standar dan objek khusus dalam rangka penggalian potensi PBB-P2; dan/atau

d. hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.

KETIGA

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan kode ZNT dan/atau NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk objek PBB-P2 berupa Bumi dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEEMPAT

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan kode ZNT dan/atau NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk objek PBB-P2 berupa Bumi dengan luas sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA

Dalam hal terdapat putusan banding pengadilan pajak atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan perubahan NJOP PBB-P2, putusan dimaksud langsung dilaksanakan sebagai dasar NJOP PBB-P2.

KEENAM

NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Penutup

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

1. Kebayoran Lama / Pondok Pinang

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 71 - JAKARTA SELATAN
KECAMATAN: 010 - KEBAYORAN LAMA
KELURAHAN: 001 - PONDOK PINANG

2. Pesanggrahan / Ulujami

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 71 - JAKARTA SELATAN
KECAMATAN: 011 - PESANGGRAHAN
KELURAHAN: 001 - ULUJAMI

3. Kepulauan Seribu Selatan / Pulau Pari

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 76 - KEPULAUAN SERIBU
KECAMATAN: 051 - KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KELURAHAN: 006 - PULAU PARI

4. Kepulauan Seribu Selatan / Pulau Tidung

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 76 - KEPULAUAN SERIBU
KECAMATAN: 051 - KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KELURAHAN: 002 - PULAU TIDUNG

1. Komponen Utama — Perumahan

2. Komponen Utama — Perkantoran Swasta

3. Komponen Utama — Rumah Sakit/Klinik

4. Komponen Fasilitas — Lift Barang & Genset

5. Komponen Material

Catatan Editorial

• Cakupan waktu. Diktum KESATU membatasi NJOP ini untuk Tahun Pajak 2024. NJOP 2025 ditetapkan dengan Kepgub 50/2025, NJOP 2026 dengan Kepgub 27/2026. Halaman ini dipakai sebagai rujukan historis, misalnya untuk SPPT atau sengketa tahun pajak 2024.
• Format dokumen sumber. PDF yang tersedia hanya memuat cuplikan Lampiran I (Kebayoran Lama, Pesanggrahan, dan Kepulauan Seribu Selatan) dan beberapa halaman Lampiran II (komponen utama perumahan, perkantoran swasta, rumah sakit/klinik, fasilitas lift barang dan genset, serta material).
• Dasar hukum. Menimbang merujuk Pasal 33 ayat (8) Perda DKI 1/2024: besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 33 ayat (3) Perda yang sama menetapkan NJOP setiap 1 tahun. Mengingat juga mencantumkan Pergub DKI 263/2015.
• Hubungan dengan kebijakan PBB-P2 tahunan. Kepgub NJOP menetapkan dasar nilai. Fasilitas pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok PBB-P2 diatur di Kepgub kebijakan tersendiri, misalnya Kepgub 339/2026 untuk tahun 2026.
• Untuk kasus konkret, cek: lokasi objek (kelurahan dan kecamatan), blok dan kode ZNT, komponen bangunan, dan tahun pajaknya.

Sumber

• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi, hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.