Penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2023 DKI Jakarta

Pembukaan

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29);

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.

KESATU

Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun Pajak 2023 yang terdiri atas:

a. NJOP Bumi; dan

b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

KEDUA

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a terdiri atas:

a. NJOP Bumi berupa Tanah; dan

b. NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman.

KETIGA

Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT

Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa Tanah yang berlaku di sekitarnya.

KELIMA

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b digunakan sebagai dasar perhitungan NJOP Bangunan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP PBB-P2 pada tahun pajak berjalan, dapat ditambah dan/atau diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. adanya pendaftaran Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2;

b. adanya hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2;

c. adanya hasil penilaian individu Objek PBB-P2 non standar dan khusus dalam rangka penggalian potensi PBB-P2; dan/atau

d. adanya hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.

KETUJUH

Penambahan dan/atau perubahan kode ZNT dan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM untuk Objek PBB-P2 berupa Bumi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEDELAPAN

NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

KESEMBILAN

Dalam hal terdapat putusan banding pengadilan pajak atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan perubahan NJOP PBB-P2 pada tahun berjalan, putusan dimaksud langsung dilaksanakan sebagai dasar NJOP PBB-P2.

KESEPULUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023.

Penutup

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Lampiran I — Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2023

Berisi tabel NJOP per Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Format kolom:

Contoh entry Tahun 2023 (Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan):

Contoh entry wilayah Kepulauan Seribu (Kelurahan Pulau Pari, Kep. Seribu Selatan):

Cakupan Lampiran I meliputi seluruh kecamatan di 5 Kota Administratif + Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Untuk data lengkap per kelurahan, rujuk PDF asli.

Lampiran II — Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2023

1. KOMPONEN UTAMA

2. FASILITAS

3. KOMPONEN MATERIAL

Catatan Editorial

• Status historis: Kepgub ini menetapkan NJOP untuk Tahun Pajak 2023 saja. Untuk tahun pajak 2026, rujuk Kepgub DKI 27/2026.
• Dasar penetapan: Pasal 40 ayat (7) UU 1/2022 (Menimbang) dan Perda DKI 16/2011 tentang PBB-P2 (Mengingat). Perda 16/2011 sudah dicabut Pasal 116 huruf k Perda DKI 1/2024, yang berlaku sejak 5 Januari 2024. Di Perda 1/2024, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 diatur Pasal 33 dan ditetapkan setiap 1 tahun.
• Bedanya dengan Kepgub 336/2022 (NJOP 2022): di Kepgub 113/2023, perubahan kode ZNT untuk objek Bumi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Diktum KETUJUH); di Kepgub 336/2022 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
• Urutan Kepgub NJOP di bank ini: Kepgub 336/2022 (2022), Kepgub 113/2023 (2023), Kepgub 124/2024 (2024), Kepgub 50/2025 (2025), Kepgub 27/2026 (2026). Kepgub 113/2023 tidak memuat diktum pencabutan; tiap Kepgub berlaku untuk tahun pajaknya masing-masing.
• Diktum KEDELAPAN: NJOP ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Sumber

• PDF asli: Kepgub 113/2023 di Bapenda DKI
• Lampiran II (DBKB): Kepgub 113/2023 Lampiran II di Bapenda DKI
• Halaman Bapenda: bapenda.jakarta.go.id, Kepgub 113/2023
• Tanggal ditetapkan: 14 Februari 2023
• Tanggal berlaku: 1 Januari 2023 (berlaku surut)
• Halaman PDF: 24 halaman (halaman 1 sampai 3 batang tubuh; halaman 4 sampai 7 contoh Lampiran I; halaman 8 sampai 23 Lampiran II DBKB; halaman 24 tidak terbaca)
• Penyalinan teks ini: verbatim Pembukaan, Menimbang, Mengingat, Diktum KESATU sampai KESEPULUH, Penutup, dan Tembusan. Lampiran I hanya contoh data; Lampiran II (DBKB) disalin penuh.

Konten teks asli peraturan ini disalin verbatim dari sumber resmi (lewat OCR atas PDF resmi Bapenda DKI Jakarta), hanya dirancang ulang tampilannya untuk kemudahan baca. Untuk keperluan hukum atau bukti formal, selalu rujuk PDF asli yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.