Cara mengajukan perpanjangan waktu bayar, angsuran, dan penundaan pajak daerah DKI

Kalau kamu tidak sanggup membayar pajak daerah tepat waktu, ada jalur resmi untuk meminta keringanan waktu. Dasarnya Pergub DKI 43/2024 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang melaksanakan Pasal 100 ayat (11) Perda DKI 1/2024 dan Pasal 103 ayat (11) PP 35/2023. Permohonan ditujukan kepada Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)).

Di pajakonline.jakarta.go.id, sub-layanan kemudahan untuk BPHTB dan PAT: PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK, PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN, dan PEMBERIAN FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN. PBJT punya dua sub tambahan untuk perpanjangan batas waktu pelaporan, dan perpanjangan pembayaran dan pelaporan. Pop-up di portal juga menyebut, "Menu Angsuran Setoran Masa/SKPD/SKPDKB/STPD dapat diakses melalui Menu Kemudahan Perpajakan Daerah".

Mana yang cocok untukmu

	Perpanjangan batas waktu	Angsuran	Penundaan
Alasan yang diterima	Keadaan kahar (Pasal 3 ayat (1))	Kesulitan keuangan/likuiditas atau keadaan kahar (Pasal 4 ayat (1))	Sama dengan angsuran
Jangka waktu paling lama	12 bulan (Pasal 3 ayat (3))	24 bulan (Pasal 4 ayat (2))	24 bulan (Pasal 4 ayat (2))
Bunga	Tidak kena bunga atau denda kalau bayar atau lapor sesuai batas baru (Pasal 3 ayat (4))	0,6% per bulan dari pajak yang masih harus dibayar	0,6% per bulan dari pajak yang masih harus dibayar
Yang dicantumkan di permohonan	Tanggal batas waktu yang dimohonkan	Usulan penghitungan pembayaran tiap masa angsuran	Usulan tanggal pembayaran

Angka bunga 0,6% per bulan, paling lama 24 bulan, dengan bagian bulan dihitung penuh, ada di Perda DKI 1/2024 Pasal 100 ayat (9) dan PP 35/2023 Pasal 103 ayat (9). Pergub 43/2024 Pasal 4 ayat (3) merujuk ke ketentuan itu. Jadwal angsuran yang dihitung portal juga memakai 0,6% dari sisa utang tiap bulan.

Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pergub 43/2024 Pasal 5).

Perpanjangan dan angsuran atau penundaan tidak bisa dipakai bersamaan untuk utang yang sama. Kalau sudah mendapat yang satu atas permohonan, kamu tidak bisa mengajukan yang lain untuk hal yang sama (Pasal 9 dan Pasal 12).

Pergub DKI 43/2024 Pasal 4 ayat (2)

(2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Isi surat permohonan dan dokumen menurut Pergub 43/2024

Surat permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib pajak atau kuasanya, memuat data wajib pajak, data objek pajak, jumlah pajak terutang atau utang pajak, dan alasan permohonan (Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2)). Lampirannya:

• fotokopi atau hasil pindai KTP (orang pribadi), atau KTP/identitas pengurus dan akta pendirian beserta perubahannya (badan);
• surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa, kalau dikuasakan;
• untuk perpanjangan: bukti keadaan kahar, serta surat ketetapan pajak atau penghitungan sementara pajak terutang (Pasal 8 ayat (3));
• untuk angsuran atau penundaan: laporan keuangan kalau alasannya kesulitan keuangan/likuiditas, atau bukti keadaan kahar kalau alasannya kahar; penghitungan untuk masa pajak yang dimohonkan atau surat ketetapan pajaknya; dan surat paksa, kalau utangnya sudah ditagih dengan surat paksa (Pasal 11 ayat (3)).

Kalau utang pajaknya sudah ditagih dengan surat paksa, kamu juga harus menyerahkan jaminan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak (Pasal 11 ayat (4)).

Dokumen di formulir portal (contoh BPHTB)

Data di bawah dibaca dari formulir Kemudahan Perpajakan BPHTB pada 19 Oktober 2026.

Daftar dokumen untuk jenis pajak lain bisa berbeda. Cek daftar di formulirnya, dan lihat juga angsuran PBJT serta angsuran BPHTB.

Langkah mengajukan di Pajak Online

Contoh di bawah memakai formulir Kemudahan Perpajakan BPHTB. Data di screenshot sengaja dummy.

1. Buka portal dan masuk akun

Buka pajakonline.jakarta.go.id, klik Masuk, isi email dan password di tab WAJIB PAJAK, centang reCAPTCHA, lalu klik MASUK.

2. Buka formulir kemudahan

• BPHTB atau PAT: klik Jenis Pajak, pilih BPHTB atau PAT, buka tab Kemudahan Perpajakan, lalu klik Tambah Permohonan Pelayanan.
• PBJT atau PBB-KB: buka halaman pajaknya di Jenis Pajak, tab Pelayanan, klik Tambah Permohonan Pelayanan, lalu pilih Jenis Pelayanan KEMUDAHAN PERPAJAKAN.
• Reklame: jenis pelayanan KEMUDAHAN PERPAJAKAN ada di tab Pelayanan, tetapi halamannya error (kode 500) saat dicek 19 Oktober 2026.

Daftar di tab Kemudahan Perpajakan memuat Nomor Pelayanan, NOPD, Nama Pemohon, Tanggal Input, UPPPD, Status, dan Keterangan.

3. Pilih sub-layanan, jenis proses, dan wajib pajak

Isi bagian III. Pilih Jenis Sub Pelayanan, misalnya PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN, lalu III.a. Pilih Jenis Proses: Individu atau Masal. Di bagian IV. Identitas Wajib Pajak, pilih Orang Pribadi atau Badan, isi NIK (atau NPWP untuk badan), lalu klik CARI supaya data wajib pajak tampil di tabel NIK/NPWP, Nama, Alamat.

4. Isi data objek pajak untuk angsuran

Bagian V. Data Objek Pajak untuk angsuran berisi:

• Jenis Setoran: untuk BPHTB pilihannya SKPD atau STPD; untuk PBJT ada juga Setoran Masa. Angsuran dan penundaan BPHTB hanya untuk ketetapan (SKPDKB atau STPD). SSPD biasa yang belum ditetapkan tidak bisa diangsur atau ditunda.
• Bertindak Sebagai: WAJIB PAJAK atau KUASA.
• Jaminan: Kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan, Logam mulia berikut sertifikatnya, Sertifikat Deposito, atau Lainnya. Isian ini bertanda wajib di formulir. Cara mengisinya ada di kotak di bawah.
• Masa Pajak & Jumlah Terhutang: bulan dan jumlah rupiah yang dimohonkan.
• Tahun Pajak, lalu Total Terhutang terisi otomatis.
• Lama Bulan Angsuran: pilihan sampai 24 bulan.
• Tanggal Jatuh Tempo (DD-MM-YYYY), NOPD, dan alamat objek.

Di sebagian varian formulir ada juga isian status surat paksa (YA atau TIDAK).

5. Periksa jadwal angsuran yang dihitung portal

Setelah isian lengkap, portal menghitung jadwal angsuran: Angsuran Ke-, Utang Pajak, Pokok, Bunga, Denda, Kenaikan, Bunga (%), Bunga Angsuran (Rp), Jumlah Angsuran + Bunga Angsuran, dan Jatuh Tempo. Dalam uji dengan data dummy di formulir PBJT, pokok dibagi rata per bulan, bunga 0,6% dihitung dari sisa utang tiap bulan, dan jatuh tempo pertama jatuh sebulan setelah tanggal pengisian. Angka di jadwal ini hitungan portal saat formulir diisi, bukan keputusan resmi.

6. Untuk penundaan atau perpanjangan: isi tanggal dan jumlah yang dimohonkan

Formulir penundaan berisi Bertindak Sebagai, Jenis Setoran, Tahun Pajak, Tanggal Yang Dimohonkan (DD-MM-YYYY), Jumlah Yang Dimohonkan, dan Nomor SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan. Di bawah isian jumlah ada catatan merah: "Permohonan Penundaan Dikenakan Sanksi bunga administrasi 0.6%". Formulir perpanjangan batas waktu memakai isian yang serupa.

Saat dicek 19 Oktober 2026, formulir penundaan BPHTB juga menampilkan isian angsuran di bawahnya. Isian yang bertanda wajib tetap diisi supaya permohonan bisa disimpan: Masa Pajak & Jumlah Terhutang sesuai ketetapan yang ditunda, Lama Bulan Angsuran sesuai lama penundaan yang kamu minta, dan Jaminan sesuai kotak di atas. Kalau formulir tetap menolak, tanyakan ke UPPPD.

7. Unggah dokumen, centang pernyataan, dan simpan

Di bagian VI. Data Pendukung, pilih Upload Dokumen, lalu unggah dokumen sesuai daftar. Butir bertanda bintang merah wajib.

Baca Syarat dan Ketentuan, centang Saya setuju dengan pernyataan diatas, lalu klik SIMPAN. Tombol KEMBALI menutup formulir. Pada contoh formulir PBJT di bawah, catatan di akhir formulir juga mengingatkan bahwa surat pernyataan dilengkapi meterai.

Permohonan yang hanya disimpan belum terkirim. Setelah SIMPAN, cek daftar permohonan: permohonanmu harus muncul dengan Nomor Pelayanan dan Status. Kalau di barisnya ada tombol kirim, tekan sampai tuntas.

Setelah permohonan dikirim

Pejabat yang ditunjuk meneliti permohonanmu dan boleh meminta data tambahan (Pergub 43/2024 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2)). Hasilnya salah satu dari ini:

• Permohonan belum lengkap: kamu mendapat surat pemberitahuan beserta alasannya dan boleh memperbaiki permohonan.
• Ditolak: kamu mendapat surat penolakan beserta alasannya.
• Disetujui seluruhnya atau sebagian lewat keputusan.

Ketentuan ini ada di Pasal 10 ayat (4) sampai ayat (8) untuk perpanjangan, dan Pasal 13 ayat (4) sampai ayat (9) untuk angsuran atau penundaan.

Untuk angsuran atau penundaan, pejabat memperhatikan kepatuhan bayarmu selama 2 tahun terakhir (Pasal 13 ayat (8)). Permohonan diselesaikan paling lama 1 bulan sejak diterima. Kalau dalam 1 bulan pejabat belum mengirim pemberitahuan, penolakan, atau keputusan, permohonan dianggap disetujui sesuai yang kamu mohonkan (Pasal 10 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11)).

Pantau statusnya di daftar tab Kemudahan Perpajakan (kolom Status dan Keterangan) dan pesan petugas di menu Pesan Layanan. Keputusan perpanjangan, angsuran, atau penundaan bisa kamu unduh di akun Pajak Online atau ambil di UPPPD.

Kalau permohonan atas pajak yang sudah lewat batas waktu disetujui, bunga dan/atau denda yang timbul sebelum permohonan diajukan dihapus secara jabatan (Pasal 14).

Kalau pajakmu PBB

Angsuran PBB-P2 memakai menu terpisah. Untuk mengajukannya, buka menu Angsuran (Insentif Fiskal) di samping kiri akun. Halamannya berjudul Permohonan Angsuran PBB-P2 dan berisi daftar permohonan: No. PBB, NIK/NPWP Pemohon, Nama Pemohon, Alamat Objek, Tgl. Permohonan, Nilai PBB, Status, dan Keterangan.

Formulir angsurannya (Formulir Tambah Permohonan Angsuran PBB-P2) meminta identitas pemohon, NOP PBB-P2, Tahun SPPT, Nama Wajib Pajak SPPT, lalu menampilkan Jumlah PBB yang Harus Dibayar dan pilihan Jumlah Angsuran 1 X sampai 10 X. Formulir ini tidak meminta unggah dokumen, dan catatannya menyebut surat pernyataan dilengkapi meterai. Untuk pembayaran angsuran PBB-P2 pada 1 April sampai 31 Desember 2026, bunga angsuran dibebaskan (Kepgub DKI 339/2026 Lampiran angka 7). Syarat dan langkah lengkapnya dibahas di panduan angsuran PBB.