Cara membuktikan PBB sudah lunas

Bukti PBB lunas tetap layak kamu simpan. Kamu mungkin membutuhkannya untuk arsip pribadi, atau karena pihak lain seperti bank atau notaris memintanya.

Untuk permohonan di Pajak Online, bukti lunas tidak perlu diunggah. Petugas UPPPD mengecek status pembayaran sendiri. Syarat lunasnya sendiri tetap berlaku untuk layanan tertentu. Untuk balik nama, SK Kaban DKI 458/2024 Lampiran I huruf E angka 10 mensyaratkan PBB-P2 lunas untuk 5 tahun pajak terakhir, kecuali tahun yang dimohonkan. Kalau kamu memiliki objek kurang dari 5 tahun, kewajiban lunasnya sejak objek itu kamu miliki. Syarat lunas 5 tahun juga ada untuk pembetulan (Lampiran I huruf B angka 10) dan pemecahan SPPT (Lampiran I huruf D angka 11).

Untuk SSPD BPHTB, PBB objeknya harus lunas seluruhnya sampai tahun berjalan. Saat dicek 19 Oktober 2026, halaman Daftar BPHTB di Pajak Online menolak NOP yang masih menunggak dengan pesan: "Pendaftaran BPHTB tidak dapat dilanjutkan karena Nomor Objek Pajak PBB masih memiliki tunggakan. Silahkan selesaikan tunggakan terlebih dahulu."

Ada dua sumber bukti: bukti transaksi dari tempat kamu membayar, dan catatan pembayaran di portal Pajak Online.

Bukti dari tempat kamu membayar

Pergub 45/2024 mengatur pembayaran pajak daerah lewat bank dan nonbank penerima. Tiga aturannya penting untuk bukti lunas:

• Pembayaran diakui sebagai pelunasan sesuai tanggal bayar yang tertera pada bukti transaksi penerimaan (Pasal 10 ayat (1)).
• NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) adalah nomor bukti pembayaran ke kas daerah yang diterbitkan sistem settlement (Pasal 1 angka 35). Kalau bukti transaksimu belum memuat NTPD, bank atau nonbank penerima wajib memberitahukannya paling lambat 1 hari kerja setelah memperoleh NTPD (Pasal 8 huruf e).
• Saat sistem pembayaran terganggu, bank tetap menerima pembayaran dan memberi nomor bukti transaksi bank (NTB) atau pos (NTP). Setelah sistem normal, transaksi itu diproses untuk mendapatkan NTPD (Pasal 14 ayat (1)).

Cek status bayar di Pajak Online

Data di screenshot sengaja dummy.

1. Masuk ke Pajak Online

Buka pajakonline.jakarta.go.id, klik Masuk, lalu isi email dan password akun Pajak Online-mu.

2. Buka halaman Daftar BPHTB

Buka menu Jenis Pajak, pilih BPHTB, lalu klik tombol biru Daftar BPHTB di kanan atas. Halaman ini dipakai untuk mendaftarkan SSPD BPHTB, tetapi langkah pertamanya adalah memeriksa data pembayaran PBB sebuah NOP.

3. Ketik NOP lalu klik CARI

Di bagian Periksa data pembayaran PBB :, ketik 18 digit NOP tanpa titik (contoh format di portal: 317301000100100100), lalu klik CARI. Pemeriksaan ini hanya menampilkan data dan tidak menyimpan apa pun.

4. Baca tabel status pembayaran

Portal menampilkan tabel lima tahun terakhir dengan kolom No, Tahun, Tgl Jatuh Tempo, PBB yang harus dibayar, dan Status Pembayaran. Statusnya LUNAS atau BELUM LUNAS.

• Kalau semua lunas, muncul tulisan "Silahkan lanjutkan pendaftaran BPHTB dengan klik tombol FORMULIR BPHTB pada bagian pojok kanan bawah." Kalau kamu hanya mengecek PBB, berhenti di sini dan jangan lanjut ke Formulir BPHTB.
• Kalau masih ada tunggakan, muncul pesan "Pendaftaran BPHTB tidak dapat dilanjutkan karena Nomor Objek Pajak PBB masih memiliki tunggakan." dengan tabel yang sama. Tahun berstatus BELUM LUNAS itulah yang perlu kamu bayar.

5. Cek riwayat kode bayar dan Virtual Account

Kalau kamu membayar memakai kode bayar, klik Membuat Kode Bayar di menu kiri, lalu buka tab Riwayat. Isi filter JENIS PAJAK dengan PBB dan TAHUN sesuai tahun bayar, lalu klik CARI. Tabel menampilkan Kode Bayar, Virtual Account, Nama OP, NOPD, Jenis Pajak, No SKPD/STPD, Jumlah Harus Dibayar, Tanggal Expired, dan Status. Status TERBAYARKAN berarti kode bayar itu sudah dibayar. Klik Detail untuk melihat rinciannya.

Kalau kamu membayar lewat Virtual Account, klik Virtual Account di menu kiri, lalu buka tab Virtual Account Aktif atau Riwayat untuk melihat status VA-mu.

Menu PBB di akunmu juga punya tab Pembayaran. Menurut Manual Book Pajak Online 2021, di tab itu kamu memilih nama objek pajak untuk melihat pembayarannya.

Surat Keterangan Lunas

Katalog layanan portal mencantumkan sub-layanan Surat Keterangan Lunas untuk PBB, tetapi statusnya nonaktif saat portal dibaca 19 Oktober 2026. Jenis pelayanan SURAT KETERANGAN di formulir PBB juga tidak menyediakan sub ini. Jadi, kalau sebuah instansi meminta surat keterangan lunas PBB, ajukan surat permohonan langsung ke UPPPD tempat objek terdaftar.

Kalau pembayaran tidak tercatat

• Belum ada NTPD di bukti transaksi: hubungi bank atau penyedia kanal tempat kamu membayar (Pergub 45/2024 Pasal 8 huruf e).
• Terbayar ke NOP yang salah: pembayarannya bisa dipindahbukukan. Baca cara pemindahbukuan PBB.
• Terbayar dua kali: Pergub 45/2024 Pasal 10 ayat (2) menyebut kelebihan karena pembayaran ganda dapat dikembalikan. Baca cara restitusi PBB.