Salah bayar PBB ke NOP lain: cara pemindahbukuan

Salah ketik satu digit NOP saat membayar PBB bisa membuat pembayaranmu tercatat di objek orang lain. NOP milikmu tetap tercatat belum lunas. Jalan keluarnya pemindahbukuan, disingkat Pbk.

Aturan tata cara Pbk, Pergub 47/2016 yang diubah Pergub 2/2017, sudah dicabut oleh Pergub DKI 3/2026. Tata cara ini nantinya akan diganti dengan keputusan gubernur (Pasal 2 ayat (1)), tetapi keputusan pengganti itu belum terbit. Sampai keputusan itu ditetapkan, proses Pbk tetap berjalan dengan aturan lama:

Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI 3/2026

"(2) Sebelum keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, proses Pemindahbukuan Pajak Daerah tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah."

Petunjuk teknisnya ada di Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak 2351/2016. Semua rujukan di bawah berasal dari SK ini, kecuali disebut lain.

Syarat pemindahbukuan

• Pbk antar wajib pajak yang berbeda hanya untuk BPHTB dan PBB-P2 (Diktum KESATU angka 3).
• Pembayaran yang dimohonkan tidak melewati 5 tahun sejak tanggal pembayaran (Diktum KEEMPAT angka 1).
• Ketetapan pajaknya tidak sedang diajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali (Lampiran I huruf E angka 5).
• Satu surat permohonan untuk satu SSPD, SPPT PBB-P2, SKPD, STPD, atau dokumen lain (Lampiran I huruf E angka 2).
• Kelebihan pembayaran diperhitungkan lebih dulu dengan utang pajak, misalnya STPD atau SPPT PBB-P2 yang belum dibayar dan tidak diajukan keberatan (Diktum KETIGA).

Alasan Pbk yang diakui ada tujuh (Lampiran I huruf D). Untuk salah bayar PBB, yang paling dekat:

• pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang dalam SPPT PBB-P2 (angka 4);
• kesalahan pengisian SSPD, baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak dan/atau objek pajak lain (angka 5);
• pemecahan setoran dari satu SSPD menjadi setoran beberapa wajib pajak dan/atau objek pajak (angka 6).

Surat permohonan harus mencantumkan alasan dan dasar Pbk, perhitungannya, serta data pembayaran asal dan tujuan: jenis pajak, tahun pajak, jumlah, nama wajib pajak, dan NOP (Lampiran I huruf E angka 6). Bentuk suratnya ada di Format 1, dan surat pernyataan belum pernah mengajukan Pbk ada di Format 2 Lampiran SK 2351/2016. PDF resminya ditautkan di halaman peraturan.

Dokumen yang perlu disiapkan

Katalog layanan portal mencantumkan dokumen berikut untuk Pemindahbukuan PBB. Karena layanan ini tidak bisa dibuka di formulir, tanda wajib dan opsionalnya tidak tampil. Siapkan semuanya yang sesuai dengan kasusmu.

• Surat permohonan.
• Fotokopi KTP.
• Surat kuasa dan KTP penerima kuasa, kalau dikuasakan.
• Fotokopi SPPT, atau asli bukti Pbk sebelumnya kalau Pbk atas Pbk yang pernah dilakukan.
• Asli bukti bayar, kalau membayar lewat transfer.
• Fotokopi SPPT, SK pemberian imbalan bunga, STPD, atau putusan yang terkait.
• Fotokopi identitas penerima Pbk.
• Surat pernyataan tidak keberatan Pbk ke wajib pajak atau objek lain, ditandatangani oleh orang yang keliru membayar.
• Surat pernyataan belum pernah mengajukan Pbk.

SK 2351/2016 juga meminta asli SSPD lembar ke-1 (Lampiran I huruf E angka 8 huruf a). Untuk PBB yang dibayar elektronik, misalnya lewat QRIS, Virtual Account, atau mobile banking, pengganti asli SSPD lembar ke-1 adalah bukti bayarnya.

Cara mengajukan

Saat portal Pajak Online dicek 19 Oktober 2026, Pemindahbukuan PBB tercatat di katalog layanan, tetapi tidak bisa dipilih di formulir mana pun. Jenis Pelayanan di formulir tab Pelayanan PBB hanya MUTASI, PEMBETULAN, PEMBATALAN, SALINAN, PENGURANGAN, SURAT KETERANGAN, PEMBEBASAN, PENGENAAN, dan UPDATE DATA. Menu Pelayanan umum juga tidak menyediakan pemindahbukuan untuk PBB. Jadi, ajukan surat permohonan langsung ke UPPPD tempat objek terdaftar.

1. Siapkan surat permohonan dan dokumen

Isi surat permohonan sesuai Format 1, tanda tangani surat pernyataan sesuai Format 2 dengan meterai, lalu kumpulkan dokumen di atas. Untuk contoh salah NOP, tulis NOP yang terbayar keliru sebagai pembayaran asal, dan NOP milikmu sebagai tujuan.

2. Serahkan ke UPPPD

Permohonan diajukan tertulis lewat unit pelayanan pajak daerah sesuai kewenangannya, secara langsung, atau lewat pos atau jasa pengiriman tercatat (Lampiran I huruf E angka 1). Unit yang memproses adalah unit kerja tempat objek pajak berada (Lampiran I huruf M angka 1). Untuk PBB, itu UPPPD kecamatan tempat objek berada.

Simpan tanda terima atau bukti pengiriman suratmu.

Setelah diajukan

• Petugas meneliti kelengkapan syarat. Permohonan yang tidak lengkap dikembalikan dan ditolak tertulis disertai alasan, paling lambat 3 hari kerja sejak surat diterima (Lampiran I huruf F angka 3).
• Untuk permohonan yang lengkap, petugas mengonfirmasi kebenaran pembayaran dan keaslian dokumen (Lampiran I huruf F angka 4).
• Untuk Pbk karena kesalahan pengisian SSPD atau pembayaran lebih besar, petugas menyampaikan bukti Pbk dan SSPD yang sudah dicap paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima (Lampiran I huruf I dan J).

Pembayaran PBB lewat pemindahbukuan juga termasuk pembayaran yang mendapat keringanan dalam kebijakan PBB 2026 (Kepgub DKI 339/2026 Lampiran angka 6 huruf c).

Pemindahbukuan atau restitusi?

Kalau kamu lebih memilih uangnya dikembalikan, ada jalur restitusi. Pergub DKI 45/2025 mengakui pembayaran oleh pembayar yang bukan wajib pajak sebagai kelebihan bayar (Pasal 2 ayat (1) huruf g). Permohonannya bisa diajukan pembayar pajak untuk objek atas nama wajib pajak lain (Pasal 3 ayat (3)). Langkahnya ada di cara restitusi PBB.