Cara restitusi PBB Jakarta (minta kelebihan bayar dikembalikan)

Kelebihan bayar PBB bisa terjadi karena berbagai sebab: membayar dua kali, membayar lebih dari tagihan, atau SPPT-mu kemudian dibetulkan atau dibatalkan setelah dibayar. Kamu bisa meminta kelebihan itu dikembalikan lewat restitusi.

Restitusi PBB diajukan dengan surat permohonan langsung ke UPPPD tempat objek terdaftar. Di portal Pajak Online, layanan ini hanya ada di menu Pelayanan umum (jenis pajak 14 - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, jenis pelayanan RESTITUSI), tidak di tab Pelayanan menu PBB. Untuk restitusi PBB, datang langsung ke UPPPD lebih disarankan. Dasarnya Pergub DKI 45/2025 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, yang berlaku sejak 30 Desember 2025.

Kapan PBB dianggap lebih bayar

Pergub 45/2025 Pasal 2 ayat (1) menyebut kelebihan pembayaran terjadi antara lain karena:

• pajak lebih dibayar karena terbit surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali (huruf b);
• pembayaran lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang atau yang harus dibayar (huruf c);
• pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (huruf d);
• pembayaran pajak yang belum terutang (huruf e);
• pembayaran oleh pembayar pajak yang bukan wajib pajak (huruf g).

Untuk pembayaran ganda, Pergub DKI 45/2024 Pasal 10 ayat (2) juga menyebut kelebihan pembayarannya dapat dikembalikan kepada wajib pajak.

Syarat menurut Pergub 45/2025

• Paling lama 5 tahun sejak pembayaran pajak atau sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 3 ayat (2)).
• Satu permohonan untuk satu surat ketetapan, surat keputusan, putusan, atau pembayaran (Pasal 4 ayat (1) huruf a).
• Tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai alasan, dan mencantumkan jumlah pajak yang lebih dibayar (Pasal 4 ayat (1) huruf b).
• Diajukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau pembayar pajak. Kalau diajukan pihak lain, lampirkan surat kuasa (Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d).

Pergub juga meminta lampiran rekening: fotokopi buku rekening bank atau dokumen sejenis atas nama pemohon yang memuat nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank, dan kantor cabang. Kalau rekeningnya atas nama orang lain, lampirkan surat pernyataan persetujuan penggunaan rekening itu (Pasal 4 ayat (2) huruf f dan g). Pembayaran harus dibuktikan dengan SSPD asli atau sarana administrasi lain yang dipersamakan (Pasal 4 ayat (2) huruf d). Untuk PBB yang dibayar elektronik, pengganti SSPD asli adalah bukti bayarnya.

Dokumen yang perlu disiapkan

Daftar ini sama dengan butir wajib di formulir restitusi Pajak Online, jadi bisa kamu pakai sebagai daftar periksa sebelum ke UPPPD.

Beberapa catatan:

• Surat kuasa hanya perlu kalau yang datang bukan wajib pajak, penanggung pajak, atau pembayar pajaknya sendiri.
• Rekening: bawa buku rekening asli dan fotokopinya. Kalau rekeningnya atas nama orang lain, sertakan surat pernyataan persetujuan penggunaan rekening.
• Bukti pembayaran: untuk pembayaran elektronik, cetak bukti bayarnya. Bukti itu pengganti SSPD asli.

Langkah restitusi PBB di UPPPD

1. Hitung kelebihan bayarmu. Bandingkan jumlah yang kamu bayar dengan pajak yang seharusnya terutang di SPPT atau surat keputusan terbaru. Hasilnya jadi lampiran perhitungan pajak terutang menurut wajib pajak.
2. Tulis surat permohonan. Gunakan bahasa Indonesia, sebutkan alasan dan jumlah pajak yang lebih dibayar, lalu tanda tangani. Satu surat untuk satu pembayaran atau satu surat keputusan.
3. Datang ke UPPPD tempat objek terdaftar. Serahkan surat permohonan beserta dokumen di atas, lalu minta bukti penerimaan surat.
4. Kalau tidak bisa datang, berkas bisa dikirim lewat jasa pengiriman ke UPPPD. Caranya ada di panduan kirim berkas lewat kurir.
5. Simpan bukti penerimaan. Tanggal di bukti itu menjadi patokan batas waktu keputusan.

Setelah permohonan diserahkan

Pergub 45/2025 mengatur prosesnya:

1. Tanggal pada bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman dihitung sebagai tanggal permohonan diterima (Pasal 5 ayat (3)). Dalam praktik, yang dihitung adalah tanggal berkas lengkap diterima UPPPD. Kalau berkas dikirim lewat kurir, yang dihitung tanggal berkas tiba, bukan tanggal resi.
2. Permohonan yang tidak memenuhi syarat Pasal 4 dinyatakan bukan permohonan dan tidak diterima. Kamu mendapat surat pemberitahuan berisi alasannya, dan masih bisa mengajukan lagi dengan syarat lengkap (Pasal 6).
3. Untuk PBB, permohonan yang memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau penelitian (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
4. Paling lama 6 bulan sejak permohonan memenuhi syarat, pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SKPKPPD (surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah) (Pasal 7 ayat (2) huruf b). PP 35/2023 Pasal 105 ayat (2) memberi batas lebih panjang, paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima, tetapi Bapenda DKI memakai batas 6 bulan dari Pergub 45/2025. Kalau tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, permohonan ditolak dengan surat pemberitahuan penolakan (Pasal 7 ayat (3)).
5. Kalau 6 bulan lewat tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPKPPD wajib terbit paling lama 1 bulan setelahnya (Pasal 7 ayat (4)).
6. Kelebihan bayar dipakai dulu untuk melunasi utang pajak atas nama wajib pajak, untuk objek yang sama atau berbeda. Sisanya dikembalikan, atau atas persetujuanmu dipakai membayar utang pajak wajib pajak lain atau mengisi deposit pajak (Pasal 8).
7. Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah membayar (SPMKPD) paling lambat 7 hari kerja sejak SKPKPPD terbit (Pasal 9). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah lalu memproses pencairan paling lama 7 hari kerja sejak dokumen pencairan diterima lengkap (Pasal 11 ayat (6)).
8. Kalau pengembalian melewati 2 bulan sejak SKPKPPD terbit, kamu berhak atas imbalan bunga 0,6% per bulan atas keterlambatannya (Pasal 12 ayat (1)).

Selama proses, simpan bukti penerimaan berkas dan tanyakan perkembangan permohonanmu ke UPPPD tempat kamu mengajukan.

Restitusi, pemindahbukuan, atau kompensasi?

Pilihan	Hasilnya	Cara mengajukan
Restitusi	Uang dikembalikan ke rekening	Surat permohonan langsung ke UPPPD
Pemindahbukuan	Pembayaran dipindah ke tagihan atau NOP yang benar	Surat langsung ke UPPPD, lihat cara pemindahbukuan PBB
Kompensasi	Kelebihan bayar dipakai untuk melunasi utang pajak lain (Pergub 45/2025 Pasal 1 angka 20)	Surat langsung ke UPPPD