Cara daftar objek pajak air tanah di Jakarta

Gedung, pabrik, hotel, atau usaha lain yang mengambil air tanah di Jakarta menjadi wajib Pajak Air Tanah (PAT). Objeknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkannya (Perda DKI 1/2024 Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61).

Pendaftaran objek air tanah diajukan dengan surat permohonan langsung ke UPPPD tempat objek air tanah berada. Formulir PENDAFTARAN OBJEK BARU untuk jenis pajak 04 - PAJAK AIR TANAH memang ada di menu Pelayanan umum Pajak Online, tapi pengajuannya dilakukan langsung di UPPPD. Kewajiban mendaftar memakai SPOPD diatur Pergub DKI 65/2018 sebagaimana diubah Pergub DKI 33/2023.

Siapa yang tidak perlu mendaftar

Perda DKI 1/2024 Pasal 60 ayat (2) mengecualikan pengambilan air tanah untuk:

• keperluan dasar rumah tangga;
• pengairan pertanian rakyat;
• perikanan rakyat;
• peternakan rakyat;
• keperluan keagamaan;
• keperluan pemadaman kebakaran; dan
• kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Cara pajaknya dihitung

Dasar pengenaannya nilai perolehan air tanah, yaitu harga air baku dikali bobot air tanah (Perda DKI 1/2024 Pasal 62 ayat (1) dan (2)). Bobot itu memperhitungkan antara lain jenis dan lokasi sumber air, tujuan pengambilan, volume, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan (Pasal 62 ayat (4)). Tarifnya 20% (Pasal 63). Ketentuan nilai perolehan air tanah di DKI ada di Pergub DKI 94/2021.

PAT dipungut berdasarkan penetapan Gubernur, jadi kamu menerima SKPD (Perda DKI 1/2024 Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf a). Masa pajaknya satu bulan kalender (Pergub DKI 31/2024 Pasal 4 ayat (7)).

Dokumen yang perlu disiapkan

Daftar ini dari butir formulir Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Tanah di portal, jadi bisa kamu pakai sebagai daftar periksa sebelum ke UPPPD. Portal juga menulis bahwa format formulir dapat diunduh di web Bapenda.

Pergub DKI 65/2018 sebagaimana diubah Pergub DKI 33/2023 mencantumkan dokumen yang lebih banyak untuk pendaftaran Pajak Air Tanah (Pasal 5 dan Pasal 20). Kalau kamu sudah memegang surat izin pengambilan air tanah, bawa juga.

Catatan di formulir menyebut surat pernyataan bermeterai. Tuangkan pernyataanmu di surat permohonan, lalu bubuhkan meterai.

Langkah daftar objek pajak air tanah di UPPPD

1. Siapkan berkas sesuai daftar di atas.
2. Tulis surat permohonan pendaftaran objek Pajak Air Tanah, lengkap dengan identitas pemohon, alamat lokasi objek air tanah, dan surat pernyataan bermeterai. Tanda tangani.
3. Datang ke UPPPD tempat objek air tanah berada. Serahkan surat dan berkas, lalu minta bukti penerimaan.
4. Kalau tidak bisa datang, berkas bisa dikirim lewat jasa pengiriman ke UPPPD. Caranya ada di panduan kirim berkas lewat kurir. Penyampaian SPOPD lewat jasa ekspedisi atau kurir diakui Pergub DKI 65/2018 Pasal 22 ayat (3) sebagaimana diubah Pergub DKI 33/2023. Tanggal yang dihitung UPPPD adalah tanggal berkas lengkap tiba dan diterima UPPPD, bukan tanggal resi. Perhatikan ini kalau batas 14 hari kerja sudah dekat.
5. Simpan bukti penerimaan.

Setelah permohonan dikirim

Kepala UPPPD meneliti kelengkapan formulir dan lampiran dokumennya (Pergub DKI 65/2018 Pasal 23 sebagaimana diubah Pergub DKI 33/2023).

Dalam praktik, NOPD air tanah biasanya terbit paling lama 1 minggu setelah permohonan diterima lengkap. Penerbitan NOPD untuk Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda (Pergub DKI 65/2018 Pasal 29 ayat (5) sebagaimana diubah Pergub DKI 33/2023). Setelah objek terdaftar, objekmu tampil di akun Pajak Online, menu Jenis Pajak, PAT, tab Objek Pajak dengan kolom NOPD, Nama Wajib Pajak, VAKREG, Alamat, Luah, dan Keterangan.

Pajak tiap bulan ditetapkan dengan SKPD Pajak Air Tanah (Pergub DKI 38/2017 Pasal 5 ayat (2)). Petugas UPPPD mengirim SKPD itu lewat email. Cara membayarnya dibahas di panduan bayar SKPD pajak air tanah.