Rekap diskon PBJT hotel dan restoran DKI 2025-2026

Kalau kamu punya usaha kuliner atau perhotelan di Jakarta, kamu mungkin sempat dapat diskon PBJT antara Agustus 2025 dan Maret 2026. Kedua diskon itu sudah selesai. Untuk masa pajak sekarang, PBJT makanan/minuman dan jasa perhotelan disetor penuh dengan tarif 10%. Kalau ada keringanan baru, keputusannya akan muncul di Bank Peraturan.

Artikel ini merangkum dua keringanan tersebut dan cara kerjanya. Kalau nanti ada keringanan serupa, pola keduanya bisa jadi acuan.

Apa itu PBJT dan siapa yang kena?

PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) dipungut pengusaha dari konsumen, lalu disetor ke kas daerah. Di DKI ada lima sub-jenis: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Dua sub-jenis yang dapat keringanan:

• Makanan/minuman, yaitu restoran yang menyediakan layanan penyajian (meja, kursi, dan/atau alat makan), serta penyedia jasa boga atau katering (Perda DKI 1/2024 Pasal 45).
• Jasa perhotelan, yaitu hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, guesthouse, resort, rumah pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping (Pasal 47).

Tarif normalnya 10%, sesuai Pasal 53 ayat (1) Perda DKI 1/2024.

Kepgub 722/2025: keringanan Agustus sampai Desember 2025

Kepgub DKI 722/2025 ditandatangani Gubernur Pramono Anung pada 25 Agustus 2025. Latar belakangnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menekan permintaan di sektor perhotelan dan kuliner. Dasar kewenangannya Pasal 96 UU HKPD dan Pasal 99 ayat (1) Perda DKI 1/2024.

Besarannya beda per sektor:

• Jasa perhotelan dapat pengurangan 50% untuk masa pajak Agustus sampai September 2025, lalu 20% untuk Oktober sampai Desember 2025.
• Makanan/minuman dapat pengurangan 20% untuk masa pajak Agustus sampai Desember 2025.

Fasilitas ini berlaku sampai 31 Januari 2026.

Syaratnya, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksi usaha secara elektronik lewat sistem E-TRAPT milik Pemprov DKI. Tanpa pernyataan ini, pengurangan tidak otomatis berlaku meski masa pajaknya sesuai.

Kepgub 310/2026: keringanan masa pajak Maret 2026

Kepgub DKI 310/2026 ditetapkan 17 Maret 2026. Aturannya lebih sederhana:

• Besaran: 20% dari pokok PBJT
• Cakupan: makanan/minuman dan jasa perhotelan
• Masa pajak: hanya Maret 2026
• Batas setor: paling lambat 30 April 2026
• Mekanisme: otomatis secara jabatan, tanpa permohonan dan tanpa syarat E-TRAPT

Tujuannya mendorong ekonomi selama Ramadan sampai Idul Fitri 1447 H, saat permintaan kuliner dan perhotelan biasanya naik. Dasar kewenangannya Pasal 3 dan Pasal 4 Pergub DKI 27/2025 tentang administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

Kepgub DKI 310/2026 Diktum KESATU

Memberikan keringanan pokok pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk masa pajak bulan Maret 2026 kepada wajib pajak.

Simulasi: berapa penghematannya waktu itu?

Contoh untuk masa pajak Maret 2026 dengan keringanan 20%:

Jenis usaha	Dasar pengenaan Maret 2026	PBJT normal (10%)	Setelah keringanan 20%	Hemat
Restoran menengah	Rp150.000.000	Rp15.000.000	Rp12.000.000	Rp3.000.000
Hotel butik (20 kamar)	Rp300.000.000	Rp30.000.000	Rp24.000.000	Rp6.000.000

Dasar pengenaan adalah total nilai transaksi yang kena PBJT. Konsumen tetap dibebani 10% seperti biasa. Yang berubah hanya jumlah yang disetor ke kas daerah, jadi selisihnya tetap di kas usahamu.

Perbandingan dua keringanan

Aspek	Kepgub 722/2025	Kepgub 310/2026
Ditetapkan	25 Agustus 2025	17 Maret 2026
Sektor	Hotel + makanan/minuman	Hotel + makanan/minuman
Besaran hotel	50% (Agt-Sep 2025), 20% (Okt-Des 2025)	20%
Besaran makanan/minuman	20% (Agt-Des 2025)	20%
Masa pajak	Agustus-Desember 2025	Maret 2026 saja
Mekanisme	Otomatis, dengan syarat E-TRAPT	Otomatis penuh
Batas waktu	31 Januari 2026	30 April 2026 (batas setor)
Status Oktober 2026	Sudah berakhir	Sudah berakhir

Kewajiban yang tetap berjalan

Ada diskon atau tidak, kewajiban ini tetap jalan:

• SPTPD bulanan tetap wajib dilaporkan. Saat ada keringanan, setoran memakai nilai setelah keringanan.
• Pemungutan dari konsumen tetap 10%. Keringanan tidak mengubah tarif di nota.
• Catat transaksi dengan rapi, terutama kalau kamu pakai sistem kasir digital yang terhubung ke E-TRAPT.
• Keringanan hanya berlaku di masa pajak yang disebut. Di luar itu, pokok pajak normal.

Kalau setoran untuk masa pajak Agustus sampai Desember 2025 atau Maret 2026 belum memakai nilai yang benar, konsultasikan ke kantor UPPPD kecamatan setempat atau helpdesk Bapenda DKI Jakarta.