Sekolah, masjid, rumah sakit, dan panti: kena PBB atau tidak di Jakarta?

Pertanyaan ini sering muncul di chat: "sekolah itu kena PBB ga ya?" Jawabannya bergantung pada cara bangunan itu dipakai, bukan pada namanya. Sekolah, masjid, gereja, rumah sakit, dan panti bisa tidak kena PBB-P2, bisa juga kena tapi dapat pengurangan.

Yang tidak kena PBB-P2 sama sekali

Perda DKI 1/2024 menyebut objek yang dikecualikan dari PBB-P2. Salah satunya untuk kepentingan umum yang tidak mencari laba:

Perda DKI 1/2024 Pasal 31 ayat (3) huruf b

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

Ada tiga syarat yang tertulis di sana:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum.
2. Bidangnya keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, atau kebudayaan nasional.
3. Tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Ayat yang sama juga mengecualikan tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, dan yang sejenis, selama dipakai semata-mata untuk itu (huruf c).

Kalau tidak masuk pengecualian: pengurangan

Tidak semua sekolah atau rumah sakit memenuhi syarat di atas. Untuk objek yang tidak masuk pengecualian, PBB-P2 tetap terutang, tapi untuk beberapa jenis objek ada pengurangan. Pengaturannya ada di Kepgub DKI 857/2025 (diubah sebagian oleh Kepgub DKI 458/2026).

Objek	Jenis pengurangan	Besar	Dasar
Rumah sakit atau klinik milik badan hukum nirlaba	Secara jabatan (otomatis)	50% dari PBB-P2 terutang	Kepgub DKI 857/2025 Lampiran I.A angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a
Sekolah swasta (PAUD, dasar, menengah, khusus) berbentuk yayasan	Atas permohonan	25% dari pokok PBB-P2	Lampiran I.B angka 1 huruf e dan angka 2 huruf d
Kantor lembaga keagamaan atau ormas keagamaan	Atas permohonan	25% dari pokok PBB-P2	Lampiran I.B angka 1 huruf i dan angka 2 huruf d

Kepgub DKI 857/2025 Lampiran I.A angka 1 huruf a

objek PBB-P2 yang digunakan untuk rumah sakit atau klinik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba;

Perbedaan "jabatan" dan "permohonan" ada di Pergub DKI 27/2025. Pengurangan secara jabatan diberikan otomatis lewat sistem dan tertulis di surat ketetapan (Pasal 8). Pengurangan atas permohonan harus kamu ajukan sendiri, satu permohonan untuk satu surat ketetapan, tertulis dengan alasan, dan menyebut besaran yang diminta (Pasal 9 ayat (2)).

Untuk sekolah swasta berbentuk yayasan, dokumen khususnya fotokopi akta pendirian yayasan sekolah (Kepgub DKI 458/2026, Lampiran I.B angka 4). Pengurangan atas permohonan ini bisa diminta untuk tahun pajak berjalan dan sampai 5 tahun ke belakang, tanpa syarat bebas tunggakan (Kepgub DKI 857/2025 Lampiran I.B angka 3).

Bangunan ibadahnya sendiri masuk pengecualian di atas. Pengurangan 25% di tabel untuk lembaga keagamaan berlaku bagi kantornya, bukan bagi bangunan ibadah.

Perbandingan singkat

	Dikecualikan dari objek	Pengurangan
Statusnya	Bukan objek PBB-P2	Tetap objek PBB-P2
Dasar	Perda DKI 1/2024 Pasal 31 ayat (3)	Kepgub DKI 857/2025
Pajak terutang	Tidak ada	Ada, dikurangi sebagian
Cara	Syarat dinilai dari penggunaan objek	Jabatan, atau permohonan

Kalau sebagian bangunan dipakai usaha

Kantin sekolah, kos di lantai atas, atau ruko di bawah masjid membuat sebagian bangunan tidak lagi dipakai semata-mata untuk kepentingan umum. Perda tidak menyebut angka batasnya, jadi UPPPD menilainya dari pemakaian yang sebenarnya. Siapkan denah dan keterangan bagian mana yang dipakai usaha, supaya penilaiannya jelas sejak awal.

Kalau SPPT tetap terbit

Objek yang dikecualikan kadang tetap menerima SPPT. Beberapa jalur yang ada di artikel kami:

• Keberatan. Jalur resmi untuk mempersoalkan isi SPPT. Batasnya 3 bulan sejak SPPT dikirim (PP 35/2023 Pasal 89 ayat (3)), jadi jangan menunggu. Caranya di panduan keberatan PBB.
• Pembetulan data. Kalau yang salah adalah data objek di catatan PBB. Lihat panduan pembetulan data PBB.
• Pembatalan SPPT. Dasarnya hanya tiga kriteria: objek tidak ditemukan, NOP ganda, atau objek sudah diserahkan ke pemerintah (panduan pembatalan SPPT). Objek yang dikecualikan tidak disebut di sana.

Yang bisa kamu lakukan

1. Cek penggunaan objekmu: apakah semata-mata untuk kepentingan umum, dan tanpa tujuan laba.
2. Kalau ya, bawa dokumen pendirian (akta yayasan atau surat izin lembaga) ke UPPPD kecamatan dan tanyakan pencatatan objek sebagai dikecualikan.
3. Kalau tidak memenuhi, lihat pengurangan di atas: rumah sakit nirlaba otomatis, sekolah yayasan dan kantor lembaga keagamaan lewat permohonan.
4. Jangan abaikan SPPT yang sudah terbit. Hitung batas 3 bulan keberatan sejak SPPT dikirim.

Mau dibantu mengecek atau mengurusnya? Hubungi kami lewat WhatsApp 0821-2037-099. Kalau kamu pemilik pribadi yang kesulitan membayar, baca juga pengurangan PBB untuk penghasilan rendah.

Bunyi lengkapnya ada di Perda DKI 1/2024, Kepgub DKI 857/2025, dan Kepgub DKI 458/2026.